Pengamat dari Universitas Pamulang Pertanyakan Manfaat Program Jaksa Masuk Sekolah untuk Masyarakat
CIPUTAT, iNewsTangsel.id - Tangerang Selatan kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian kasus penculikan, kekerasan, dan pelecehan terhadap anak terus meningkat, meskipun kota ini telah memperoleh predikat sebagai 'Kota Layak Anak'.
Kali ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, melalui berbagai programnya, termasuk Program Jaksa Masuk Sekolah, kembali disorot warga. Program tersebut dipertanyakan efektivitasnya oleh masyarakat dalam menangani berbagai persoalan dan masalah di Tangerang Selatan ini.
Sebelumnya Pemkot Tangsel telah membentuk Satgas penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang terdiri dari berbagai lintas sektor, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Tangsel, DP3AP2KB, BKPSDM, Satpol PP, Dinas Sosial, serta dukungan dari PGRI, LBH, dan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Kota Tangsel, tapi kekerasan dan penculikan anak tetap marak di kota yang mengaku layak anak ini.
Terkait berbagai program yang digagas Pemkot Tangsel ini, pengamat sekaligus akademisi dari Universitas Pamulang Halimah menyampaikan keprihatinannya kepada wartawan iNews Tangsel, Senin (30/9/2024). "Saya mempertanyakan urgensi dan efektivitas program Jaksa Masuk Sekolah" tersebut, ujar Halimah.
"Program ini terlihat tidak jelas dalam menanggulangi pelecehan seksual yang terus terjadi," ujar Halimah dengan nada skeptis, tambah Halimah prihatin.
Menurut Halimah, kebijakan seperti ini seharusnya diawali dengan studi yang matang.
"Kita butuh kebijakan yang berbasis pada kajian mendalam, bukan asal-asalan. Apa peran jaksa dalam menekan angka pelecehan seksual? Dan apakah program ini diterapkan ke semua jenjang sekolah atau hanya jenjang tertentu saja," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa program ini terkesan lebih sebagai alat pencitraan ketimbang solusi nyata.
"Ini hanya buang-buang uang negara. Kebijakan seperti ini tidak berdampak signifikan, malah hanya sebatas iklan politik," tambahnya.
"Pemkot Tangsel seharusnya menawarkan solusi yang konkret, bukan sekadar retorika kosong," pungkasnya.
Halimah menyoroti bahwa kebijakan yang diluncurkan dengan terburu-buru tanpa dampak nyata hanya akan mubazir dan tidak menjawab permasalahan masyarakat.
"Masyarakat butuh solusi konkret, bukan bualan yang dikemas dalam program-program yang sebenarnya tidak berpengaruh banyak," tutupnya.
Sebagai informasi, kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di Tangsel masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah kota yang dipimpin oleh petahana Benyamin Pilar ini.
