Moeldoko: Apkasindo Harus Menjadi Jembatan antara Petani Sawit dan Pemerintah

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) harus berperan sebagai penghubung antara berbagai pihak terkait industri kelapa sawit, sekaligus bersuara kritis dalam memperjuangkan hak-hak petani sawit. Apkasindo diharapkan mampu menjalankan dua peran utama, yaitu sebagai lembaga penghubung (bridging institution) dan sebagai jembatan antara petani dan pemerintah.

Ketua Dewan Pembina Apkasindo, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, menjelaskan bahwa dalam konteks bridging institution, Apkasindo harus bisa menghubungkan kepentingan masyarakat, petani, perguruan tinggi, serta riset dan pengembangan, agar teknologi terbaru dapat terus diikuti. Selain itu, Apkasindo juga perlu menjadi jembatan antara petani dan pemerintah, sehingga kebijakan-kebijakan yang ada dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Sebagai mitra pemerintah, posisi Apkasindo harus jelas berada di pihak pemerintah. Namun, tetap harus berpikir kritis. Jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada petani, khususnya petani sawit, Apkasindo harus memperjuangkan nasib mereka,” ujar Moeldoko usai melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apkasindo periode 2024-2029 yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Terkait produktivitas, Moeldoko menyoroti rendahnya hasil produksi sawit rakyat. Ia berharap Apkasindo dapat menganalisis penyebab permasalahan tersebut secara mendalam.

“Di Malaysia, produktivitas petani sawit mencapai 19 ton per hektare, sementara di Indonesia baru 12 ton per hektare. Mengapa bisa demikian? Apkasindo harus mencari jawabannya dan mengidentifikasi kelemahannya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Manurung, mendorong adanya kesetaraan harga tandan buah segar (TBS) antara petani swadaya dan petani bermitra. Selama lima tahun kepemimpinannya, Gulat menyatakan bahwa Apkasindo telah memberikan banyak manfaat bagi petani sawit serta bagi negara.

“Masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan dan perjuangkan, salah satunya adalah kesetaraan antara petani swadaya dan petani bermitra. Di lapangan, petani swadaya tidak diakui dalam regulasi negara. Padahal, dari 16,3 juta hektare lahan sawit, 6,87 juta hektare di antaranya adalah milik petani swadaya. Sementara petani bermitra hanya mengelola 410 ribu hektare atau sekitar 68 persen,” jelasnya.

Gulat juga berharap pemerintahan baru dapat merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Apalagi, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk membela petani sawit swadaya yang belum mendapatkan hak mereka.

“Kerugian yang dialami petani sawit swadaya dalam satu minggu terakhir mencapai Rp14,7 triliun karena tidak adanya kesetaraan harga,” tutup Gulat.