Kemnaker Tingkatkan Interoperabilitas Sistem TKA Melalui Sosialisasi TKA Online dan Molina
JAKARTA, iNewsTangsel.id - Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyelenggarakan sosialisasi mengenai TKA Online dan Modul Lalu Lintas (Molina) di Jakarta pada Senin (21/10/2024). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kemnaker dalam mewujudkan sistem layanan TKA yang lebih terintegrasi dan interoperabel di semua sektor terkait.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Haryanto, yang membuka acara tersebut, menekankan bahwa interoperabilitas sistem adalah elemen penting bagi pemerintah untuk memiliki basis data yang akurat dalam pengelolaan TKA. "Sistem yang dapat saling bertukar data dan informasi tanpa hambatan sangat krusial untuk mendukung keberhasilan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," ujar Haryanto.
Interoperabilitas ini mencakup integrasi antara sistem TKA Online, Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), dan sistem dari berbagai lembaga seperti Keimigrasian, Perpajakan, Kependudukan, serta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Dengan menghubungkan seluruh sistem tersebut, pemerintah diharapkan mampu mengelola penggunaan TKA secara lebih efektif dan meningkatkan pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan.
Haryanto juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektoral, baik dengan Kementerian/Lembaga terkait maupun pemerintah daerah. "Kolaborasi lintas kementerian dan daerah sangat diperlukan agar interoperabilitas sistem berjalan optimal, sehingga kinerja aparatur negara meningkat dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik," jelasnya.
Sosialisasi ini juga bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dan tindakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, acara ini memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan penggunaan TKA yang seimbang, guna mendukung pembangunan ekonomi nasional tanpa mengabaikan perlindungan bagi tenaga kerja lokal.
Direktur Pengendalian Penggunaan TKA, Devi Angraeni, menambahkan bahwa sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait alur proses perizinan TKA, mulai dari tahap awal hingga akhir. "Ini adalah momen penting bagi semua pihak untuk memahami sistem terbaru dalam pengendalian TKA dan memperkuat koordinasi antar Kementerian dan Lembaga terkait," jelas Devi.
Melalui sosialisasi ini, Kemnaker berharap pengelolaan TKA di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih akurat, efisien, dan transparan, serta memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan ekonomi nasional tanpa mengesampingkan peran tenaga kerja lokal.
