Senator Mirah Tekankan Pentingnya Peran BUMDes untuk Percepatan Pembangunan Desa
JAKARTA, iNewsTangsel.id - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senator Mirah Midadan Fahmid menegaskan pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak utama ekonomi desa.
Menurut Mirah, optimalisasi peran BUMDes tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.
“BUMDes yang dikelola secara profesional dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Dengan pemberdayaan yang tepat, BUMDes dapat menjadi unit ekonomi yang efektif,” ujar Mirah, Kamis (23/1/205).
Ia menekankan bahwa keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan kompetensi pengelolanya. Berdasarkan pengamatannya di sejumlah desa percontohan di Indonesia, desa-desa yang berhasil memanfaatkan BUMDes umumnya memiliki pemimpin dengan keterampilan manajerial yang memadai.
“Oleh karena itu, saya mengusulkan adanya pelatihan dan pendampingan intensif bagi para direktur BUMDes di seluruh Indonesia. Kapasitas kelembagaan dan dukungan pemerintah daerah juga harus diperkuat agar BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa,” tambah Mirah.
Mirah juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung operasional BUMDes. Ia menegaskan bahwa kebijakan pendukung, seperti akses modal usaha dan pendampingan teknis berkelanjutan, sangat diperlukan.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mirah menyatakan bahwa penguatan BUMDes adalah implementasi nyata dari otonomi daerah.
“Pemberian keleluasaan bagi desa untuk mengelola sumber daya lokal melalui BUMDes memungkinkan terciptanya model pembangunan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat setempat,” jelasnya.
Namun, ia juga mencatat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah, seperti kesenjangan kapasitas kelembagaan dan ketergantungan tinggi pada transfer dana dari pusat.
“Saya mendorong revisi kebijakan yang lebih progresif untuk memperkuat peran BUMDes dalam strategi desentralisasi yang inklusif,” tutupnya.
