Ichsanuddin Noorsy: Danantara Bisa Lunasi Utang Jika Dikelola dengan Benar
JAKARTA, iNewsTangsel.id - Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang ingin mendorong kemajuan Indonesia. Meski pembahasannya telah masuk dalam RUU BUMN, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menyampaikan sejumlah masukan penting terkait pendirian Danantara.
Ichsanuddin menyoroti bahwa alotnya pembentukan Danantara tidak terlepas dari tarik-menarik kepentingan berbagai pihak, terutama mereka yang menolak pendiriannya. “Selama model Danantara seperti sekarang, tarik-menarik itu tidak akan selesai. Ini bukan sekadar soal kekuasaan, tapi juga soal perebutan uang,” ujarnya kepada wartawan, Senin (27/1).
Ichsanuddin mengungkapkan bahwa wacana Danantara mengingatkannya pada diskusi bersama Prabowo Subianto dan mendiang Rizal Ramli pada 2019, ketika Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Dalam diskusi tersebut, Ichsanuddin menyampaikan dua gagasan strategis: restrukturisasi aset negara dan pendirian Badan Penerimaan Negara (Internal Revenue Services).
Gagasan restrukturisasi aset ini muncul karena banyak aset negara dinilai telah dikuasai korporasi domestik dan asing. Ia juga menyoroti perlunya laporan real-time terkait produksi energi, pertambangan minyak, dan gas untuk mengatasi potensi kerugian negara akibat manipulasi realisasi produksi, rekayasa investasi demi tax holiday, serta transfer pricing strategis.
Menurutnya, kehadiran Danantara dapat menyelesaikan praktik-praktik merugikan tersebut. Dengan pengelolaan yang baik, Danantara diharapkan mampu mengoptimalkan aset tangible maupun intangible.
“Jika Danantara mampu mengelola semuanya dengan baik, terutama dalam restrukturisasi aset, saya pernah menyampaikan kepada Prabowo bahwa dalam lima tahun utang negara bisa lunas, asalkan tidak ada utang baru selama periode tersebut,” tegas Ichsanuddin.
Tantangan dan Harapan untuk Danantara
Ichsanuddin menyebutkan lima tantangan utama yang dihadapi Indonesia, yang ia sebut sebagai "5 As Crisis":
1. Krisis pangan (food crisis),
2. Krisis energi (fuel crisis),
3. Krisis finansial,
4. Ketergantungan pada industri ICT asing,
5. Pengaruh peradaban luar.
Untuk itu, ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus terlibat langsung dalam mengawal pembentukan dan operasional Danantara. Salah satu langkah penting adalah memberantas korupsi yang ada.
“Jika masalah korupsi diselesaikan, semuanya akan beres. Pejabat yang mengelola Danantara juga harus memiliki komitmen penuh kepada bangsa dan negara, bukan kepada pihak asing,” katanya.
Ia menambahkan, Danantara membutuhkan tim yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan keberpihakan pada kepentingan nasional. “Yang terpenting, mereka harus melepaskan ego pribadi maupun kelompok. Tim Danantara harus cerdas, kompeten, dan memiliki akuntabilitas publik yang tinggi,” pungkas Ichsanuddin.
