Arab Saudi Umumkan Pembentukan Koalisi Global Baru untuk Dirikan Negara Palestina

NEW YORK, iNews.id - Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan al-Saud, pada Kamis (26/9/2024) mengumumkan peluncuran prakarsa baru untukmendirikan Negara Palestina. Dia juga mengumpulkan dukungan global untuk pelaksanaan Solusi Dua Negara setelah beberapa dekade upaya internasional gagal mewujudkannya.

Inisiatif dari menlu Saudi itu dinamai Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara. Ikhtiar itu diluncurkan saat Pangeran Faisal berpidato pada pertemuan yang melibatkan Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Norwegia. Diplomat top Saudi itu mengatakan, pertemuan pertama akan diadakan di Riyadh. Sementara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan pertemuan lanjutan pertama juga akan diadakan di Riyadh dan Brussels.

Pangeran Faisal menuturkan, inisiatif tersebut merupakan upaya bersama Arab dan Eropa. "Kami akan melakukan segala upaya untuk mencapai rencana yang andal dan tidak dapat diubah untuk perdamaian yang adil dan menyeluruh," katanya.

Dia pun menegaskan kembali perlunya bergerak secara kolektif untuk membuat keputusan yang akan menghasilkan hasil nyata menuju gencatan senjata segera dan penerapan solusi dua negara. "Yang terpenting adalah Negara Palestina yang merdeka," ujarnya.

Israel membombardir Gaza dan menghancurkannya hingga menjadi puing-puing sejak militer zionis mulai menanggapi serangan Hamas pada 7 Oktober, yang menewaskan hampir 1.200 orang. Hamas pada waktu itu juga menangkap ratusan tawanan, yang beberapa di antaranya terbunuh oleh serangan Israel sendiri. Sementara puluhan sandera Israel yang lainnya masih ditahan di Gaza.

Pangeran Faisal mengatakan, perang yang sedang berlangsung telah menyebabkan bencana kemanusiaan yang menghancurkan akibat kejahatan orang-orang Israel maupun oleh Negara Israel sendiri di Tepi Barat, Masjid al-Aqsa, dan tempat-tempat suci umat Islam dan Kristen lainnya.

Pangeran Faisal juga menekankan bahwa hak untuk membela diri--yang selalu dijadikan dalih oleh Israel dalam operasi militernya--tidak membenarkan pembunuhan puluhan ribu warga sipil dan pemindahan paksa mereka dari kampung halaman mereka. Berbagai tindakan oleh militer Israel seperti penggunaan kelaparan sebagai alat perang, hasutan, dehumanisasi dan penyiksaan sistematis termasuk kekerasan seksual dan kejahatan terdokumentasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan.

Arab Saudi telah berulang kali mengatakan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa berdirinya Negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Akan tetapi, Israel tidak menunjukkan minat untuk melakukannya. Mayoritas anggota Knesset memberikan suara menentang Solusi Dua Negara. Sementara pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara konsisten menolak berkomitmen untuk melakukannya.

Minggu lalu, Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammas bin Salman (MBS), mengatakan bahwa Riyadh tidak akan mengakui Israel tanpa Negara Palestina. Dia juga mengutuk keras kejahatan pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina.

"Kerajaan (Arab Saudi) tidak akan menghentikan kerja kerasnya untuk mendirikan Negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan kami menegaskan bahwa Kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa itu," kata MBS dalam pidatonya di hadapan Dewan Syura Penasihat Kerajaan Arab Saudi.