Waka BGN Sidak di Bandung Barat, Temukan Bangunan Tak Layak Jadi Dapur MBG

JAKARTA, iNews.id - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang, menemukan sejumlah bangunan yang tidak layak digunakan sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan itu didapat saat inspeksi mendadak (sidak) secara acak di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi pada Selasa (7/4/2026) malam.

“Semalam saya menemukan dapur-dapur MBG di Bandung Barat dan Cimahi yang tidak layak tapi sudah lama beroperasi sebagai SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” ujarnya dalam acara pengarahan dan evaluasi kepada Kasatpel, pengawas gizi, dan juru masak di Provinsi Jawa Barat, Rabu (8/4/2026).

Salah satu lokasi yang disorot adalah SPPG Tani Mulya 3 di Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Dapur tersebut diketahui merupakan rumah bertingkat tiga ke bawah yang dialihfungsikan. Lantai paling bawah digunakan untuk akses masuk dan persiapan bahan baku, lantai kedua untuk memasak, dan lantai permukaan tanah untuk pemorsian.

“Jadi dapur itu seperti gua ke bawah, dan dihubungkan dengan tangga terjal tanpa pegangan di sisi tangga,” ujarnya.

Sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi Pelaksanaan Program MBG yang melibatkan 17 kementerian, Nanik menilai kondisi tersebut janggal. Dia mengingatkan, pada awal pelaksanaan program MBG, standar dapur sangat ketat.

“Dulu, lantai ada beda ketinggian 10 cm saja nggak akan diperbolehkan, Mengapa ini bisa lolos?” ujarnya.

Selain itu, Nanik juga menemukan dapur lain di Colameng, Ngamprah, serta dua dapur di Citeureup, Cimahi, yang kondisinya sempit dan kurang higienis. Dapur-dapur tersebut merupakan rumah warga dengan luas sekitar 150 meter persegi yang dialihfungsikan, sehingga tata ruangnya tidak sesuai standar operasional.

Kondisi itu menyebabkan ruang pemorsian menjadi sempit, tidak adanya gudang peralatan dan ompreng, serta area pencucian bahan pangan yang bercampur. Bahkan, ditemukan dapur yang menggunakan satu pintu yang sama untuk masuknya bahan pangan, masuknya ompreng kotor, dan keluarnya makanan yang akan didistribusikan ke sekolah.

Karena keterbatasan ruang, fasilitas pendukung seperti loker relawan dibuat seadanya, sementara ruang istirahat bagi Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan tidak tersedia. Para petugas tersebut akhirnya harus tinggal di luar lokasi dapur.

“Inilah kemudian jadi alasan mengapa Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan tidak memantau dapur, saat memasak,” kata Nanik.

Ke depan, Nanik memastikan kualitas layanan program MBG akan terus ditingkatkan, termasuk dari sisi dapur. Dia menyebut insentif bagi dapur tidak lagi disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan luas dan kualitas fasilitas.

“Masa dapur bagus seluas 400 meter persegi disamakan dengan dapur yang jorok dan sempit,” ujarnya.