DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Badal Haji dan Dam: Tak Bisa Dibiarkan
JAKARTA, iNews.id – Komisi VIII DPR mendesak pemerintah menindak tegas mafia badal haji dan pembayaran denda atau dam. Langkah ini menyusul temuan tim Perlindungan Jemaah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) terkait dugaan praktik penipuan tersebut.
Dalam temuannya, transaksi penipuan badal haji menembus Rp1,4 miliar. Selain itu, ditemukan manipulasi setoran dam jemaah yang dialihkan ke mukimin secara ilegal.
"Terbongkarnya kasus dugaan penipuan pembayaran dam dan badal haji ini tidak bisa dibiarkan karena masyarakat sangat dirugikan. Mereka datang dengan niat beribadah, tetapi justru menjadi korban penipuan. Pemerintah harus bertindak tegas dan memperketat pengawasan agar praktik serupa tidak kembali terjadi," kata anggota Komisi VIII DPR, Mahdalena, Jumat (12/6/2026).
Kasus ini mencuat setelah sejumlah jemaah mengeluh karena tidak menerima sertifikat resmi atau bukti bayar dari saluran resmi Adahi, meskipun sudah menyetor uang sebesar 720 riyal.
Mahdalena menegaskan, modus penipuan yang memanfaatkan kesucian niat ibadah para jemaah tidak boleh ditoleransi dan harus diseret ke ranah hukum.
Dia mengingatkan pembiaran terhadap mafia haji seperti ini akan merusak seluruh tata kelola dan kredibilitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.
Mahdalena meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memburu para pelaku demi memberikan efek jera serta menjamin kenyamanan ibadah para jemaah di tanah suci.
"Penindakan tegas harus dilakukan agar ada efek jera bagi para pelaku dan tidak ada lagi praktik ilegal yang merugikan jemaah. Ini bukan hanya soal kerugian materiil, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat dan kekhusyukan mereka dalam menjalankan ibadah. Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada seluruh jemaah haji," ujarnya.
