Hamas Bubarkan Pemerintahan Gaza di Tengah Proses Gencatan Senjata dengan Israel
GAZA, iNews.id - Kelompok Hamas mengumumkan pembubaran badan pemerintahan di Jalur Gaza, Palestina, Senin (6/7/2026) waktu setempat. Pihaknya siap menyerahkan pemerintahan kepada komite teknokrat Palestina yang direncanakan memimpin Gaza berdasarkan kesepakatan tersebut.
Melansir CNN, Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail al-Thwabta, mengatakan, salah satu poin yang dimaksud adalah pembentukan wilayah percontohan di Gaza, tempat warga Palestina akan tinggal di bawah pemerintahan komite teknokrat.
Hamas juga meminta para mediator dan komunitas internasional untuk mendesak Israel agar mengizinkan komite tersebut memasuki Gaza.
"Kami menyerukan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk segera mempercepat langkah-langkah agar Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) dapat segera memasuki Gaza dan menjalankan tugas serta tanggung jawab nasional dan administratifnya, demi memperkuat keteguhan rakyat Palestina yang mulia dan membantu memulihkan luka-luka mereka," ucap al-Thwabta dalam pernyataannya di Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs, Gaza.
Namun, pernyataan Hamas tidak menyinggung soal pelucutan senjata, yang merupakan salah satu syarat utama dalam fase kedua perjanjian gencatan senjata dan hingga kini masih ditolak oleh Hamas.
Pengumuman itu tidak banyak mengubah kondisi di lapangan. Hamas beserta aparat keamanannya masih mempertahankan kendali kuat atas wilayah Gaza yang belum diduduki militer Israel.
Meski demikian, langkah simbolis ini kembali mengarahkan perhatian pada pelaksanaan perjanjian gencatan senjata oleh Israel, di tengah tekanan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu agar melanjutkan implementasi sejumlah poin dalam rencana tersebut.
Sementara itu, Board of Peace, lembaga yang dibentuk untuk mendorong implementasi perjanjian gencatan senjata, menyatakan telah mencatat pengumuman Hamas. Namun, lembaga tersebut menegaskan akan menunggu tindakan, bukan sekadar janji.
Dalam pernyataannya di platform X, Board of Peace kembali mendesak Hamas untuk melucuti senjata dengan menegaskan bahwa prinsip utama tetap satu otoritas, satu hukum, dan satu senjata.
Sementara, Pakar Gaza dari European Council on Foreign Relations, Muhammad Shehada menilai, pernyataan Hamas merupakan upaya untuk memengaruhi Netanyahu dan menarik perhatian Presiden Trump secara langsung.
"Israel mengatakan bahwa Hamas menolak meninggalkan pemerintahan, terutama dalam urusan keamanan. Karena itu, melalui pernyataan ini Hamas ingin menegaskan bahwa mereka bersedia menyerahkan seluruh urusan pemerintahan dari A sampai Z," ujar Shehada.
NCAG pertama kali dirancang pada Oktober lalu sebagai bagian dari rencana gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat untuk mengambil alih pemerintahan Gaza setelah Hamas. Namun hingga kini, komite tersebut masih berada di Kairo dan belum dapat memasuki Gaza maupun menjalankan kewenangan apa pun di wilayah tersebut.
