Purbaya Jamin Fundamental Ekonomi Kokoh: Indonesia Tidak Sedang Menuju Krisis!
JAKARTA, iNews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fundamental perekonomian saat ini masih berada dalam posisi yang kokoh. Ia menegaskan Indonesia jauh dari ancaman krisis.
Menurut Purbaya, pemerintah berkomitmen penuh menjaga stabilitas domestik melalui pengelolaan instrumen fiskal yang penuh kehati-hatian (pruden), memacu pertumbuhan, serta menaikkan efektivitas berbagai program prioritas nasional.
"Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki," ujar Purbaya dalam sebuah Podcast, dikutip Jumat (3/7/2026).
Purbaya memaparkan pertumbuhan ekonomi makro merupakan cerminan dari akumulasi geliat aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput.
Atas dasar itu, Kemenkeu terus mengeluarkan bauran kebijakan yang mampu menyuntik stimulus pada sektor riil agar dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Breaking News: 4 Prajurit TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun Penjara
Pemerintah juga memastikan laju inflasi tetap berada di koridor yang aman. Adapun dinamika pelemahan nilai tukar rupiah dinilai lebih dipicu oleh faktor sentimen pasar global, bukan karena adanya pergeseran negatif pada fundamental ekonomi domestik.
Untuk memitigasi risiko tersebut, koordinasi ketat di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diintensifkan.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menjamin postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dalam kondisi yang sangat sehat.
Batas defisit APBN berhasil dijaga ketat agar tidak melewati ambang batas psikologis maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Di sisi lain, rapor rasio utang pemerintah diklaim masih jauh lebih aman jika dikontrasikan dengan kondisi negara-negara lain.
"Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden," kata Purbaya.









