Trust Indonesia Tanggapi Aksi Joget Hasto Bareng 'KPK' di Acara Soekarno Run PDIP

JAKARTA, iNewsBogor.id - Memperingati HUT ke-52, PDIP menggelar Soekarno Run di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2025). Tampak hadir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang sempat ikut joget di panggung saat acara hiburan. Namun yang jadi sorotan, Hasto joget bareng KPK yang diplesetkan sebagai Kelompok Pemuja Koplo berlogo mirip dengan logo KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sontak “aksi joget” Hasto bareng KPK itu menuai banyak tanggapan. Sebagaimana diketahui Hasto dijadwalkan menghadiri pemanggilan KPK, terkait kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku, pada Senin (13/1/2025).

Dalam hal ini, Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli menilai “aksi joget” tersebut jelas merupakan bentuk komunikasi politik Hasto Kristiyanto yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Apapun dalihnya penampilan simbol yang menyerupai KPK, jelas ingin mengasosiasikan masalah hukum yang sedang dihadapi Hasto.

“Bagi saya, itu jelas simbol mengolok-olok. Atau bisa juga dimaknai sebagai perlawanan simbolis terhadap aksi KPK. Dan, celakanya, secara simbolis pula, Hasto berhasil membawa urusan ini seolah-olah menjadi perkara KPK dengan kelembagaan partai PDIP. Menampilkannya dalam event resmi PDIP itu berarti Hasto memang membawa bahtera PDIP dalam menghadapi kasus yang ditangani KPK,” ujar Fadhli pada media, Minggu (12/1/2025).

Tindakan Hasto, lanjut Fadhli, sebagai olok-olok politik. Apalagi seolah-olah dengan backup partai (PDIP), Hasto mungkin ingin memberi pesan kepada KPK bahwa dirinya tidak akan pernah bisa ditangkap. Sampai kapan pun.

Situasi ini juga diperjelas dengan sikap Megawati (Ketum PDIP) yang berulang kali memberikan perhatian pada kasus Hasto. Mega, mungkin dalam pengaruh Hasto, percaya bahwa pentersangkaan Hasto ini erat kaitannya dengan langkah politik PDIP memecat Jokowi dan keluarganya. Sekali lagi, Hasto berhasil membawa perkara pribadinya seolah-olah menjadi kriminalisasi KPK (kekuasaan) terhadap PDIP.

“Karena itu, saya kembali mengingatkan. Mungkin ini waktunya bagi Kader PDIP yang lain untuk menyerukan kepada sebagian elite PDIP yang lain bahwa kasus Hasto adalah masalah pribadinya dan tidak ada kaitannya dengan PDIP,” tandasnya.

Menurut Fadhli, PDIP justru tidak boleh terbebani dengan kasus Hasto. PDIP harus membuktikan bahwa partai banteng punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Tindakan PDIP yang seolah-olah membela Hasto akan menjadi citra buruk partai di mata masyarakat dan calon pemilih di Pemilu 2029.