Proyek Infrastruktur Pemerintah Pakai Produk Dalam Negeri demi Target Pertumbuhan Ekonomi 8

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) mengarahkan belanja infrastruktur skala besar agar selaras dengan agenda industrialisasi nasional dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini melalui penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

"Belanja pemerintah yang besar, ketika dikombinasikan dengan penguatan TKDN, dan sistem pengendalian yang efektif, dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional,” ujar Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Kementerian PU Airyn Saputri Harahap di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Saat ini, Kementerian PU memiliki peran strategis sebagai enabler pertumbuhan ekonomi. Di mana fokus utamanya bukan pada investasi infrastruktur PU, tetapi bagaimana infrastruktur tersebut menciptakan efisiensi investasi di sektor produktif seperti industri atau pariwisata, turut serta mendukung pengentasan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Peran tersebut tersarikan dalam Tri Asa Pembangunan Infrastruktur, atau PU 608 sebagai arah baru pembangunan infrastruktur nasional yang lebih efisien, inklusif, serta berdampak nyata bagi masyarakat melalui pengurangan tingkat kemiskinan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. 

TKDN menjadi salah satu strategi kunci pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan target 8 melalui hilirisasi sumber daya alam, peningkatan nilai tambah industri dalam negeri, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. 

Melalui penguatan TKDN di Kementerian PU, memiliki implikasi makroekonomi yang signifikan. Infrastruktur yang dibangun dengan orientasi nilai tambah domestik dan efisiensi sektor produktif berkontribusi pada penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang merupakan indikator kunci efisiensi investasi nasional. Penurunan ICOR menjadi prasyarat struktural bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 secara berkelanjutan.

Melalui pendekatan ini, belanja infrastruktur Kementerian PU diarahkan agar semakin produktif, transparan, dan berdampak. Efektivitas pembangunan tidak lagi diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari kemampuannya dalam memperkuat struktur ekonomi domestik, meningkatkan efisiensi investasi, serta memperluas manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Diketahui, Kementerian PU menargetkan menyelesaikan tiga proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp14,10 triliun di akhir 2025. Ketiganya yakni ruas Tol Sigli-Banda Aceh di Aceh, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng-Kobema di Bengkulu, dan Bendungan Marangkayu di Kalimantan Timur. 

Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PU Edy Juharsyah, ketiga PSN tersebut kini telah memasuki fase terakhir pengerjaan. 

"Sudah hampir selesai. Kemarin memang ada beberapa masalah tanah seperti Tol di Sigli itu. Kita telah mendapatkan izin untuk penggunaan lahan kawasan hutannya. Sehingga Insya Allah akan selesai di akhir tahun 2025," jelasnya.

Sekadar informasi, Kementerian PU meraih Penghargaan Penggunaan Produk dalam Negeri (P2DN) tahun 2025 dengan kategori “Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja Terbesar”. Penghargaan tersebut diberikan pada acara Business Matching Belanja PDN 2025 yang diselenggarakan di Ruang Garuda Gedung Kementerian Perindustrian (15/12/2025).

Penghargaan ini menjadi refleksi atas konsistensi implementasi kebijakan P3DN. Lebih dari sekadar capaian institusional, penghargaan ini menegaskan peran strategis Kementerian PU dalam menjadikan belanja infrastruktur sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional, sekaligus fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi.