Kemenkeu Salurkan Dana Bantuan Rp4 Miliar bagi 52 Kabupaten Terdampak Bencana Sumatera
JAKARTA - Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp4 miliar kepada 52 kabupaten di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang terdampak bencana banjir bandang.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengatakan, penyaluran bantuan ini merupakan langkah awal pemerintah dalam mendukung daerah yang tengah menghadapi kondisi darurat akibat bencana alam.
"Kemarin, alokasi bantuan untuk Pemerintah Daerah telah disampaikan 52 kabupaten, Rp4 miliar dan juga provinsi, 3 provinsi telah disalurkan. Dan ini sudah disalurkan dari APBN," ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa (16/12/2025).
Selain itu, Wamenkeu Suahasil juga mengungkap bahwa Kementerian Keuangan akan menyiapkan mekanisme penyaluran transfer ke daerah tanpa syarat salur bagi wilayah terdampak bencana.
Menurutnya Kebijakan ini dilakukan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam memperoleh dukungan keuangan, mengingat keterbatasan yang dihadapi saat masa tanggap darurat.
"Karena kita pahami bahwa Pemerintah Daerah tentu sedang kesulitan, karena itu kita akan menyederhanakan dan praktis membuat syarat salurnya itu bisa jadi lebih otomatis. Tentu ini setidaknya nanti untuk tahap tanggap darurat, dan nanti kita lihat lagi situasi yang berikutnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Kementerian Keuangan juga akan melakukan asesmen terhadap sejumlah pemerintah daerah yang memiliki pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Wamenkeu Suahasil menjelaskan, penilaian ini dilakukan untuk melihat tingkat kerusakan infrastruktur akibat bencana, seperti banjir hingga longsor.
"Kalau dia masih bisa digunakan ya tentu nanti kita akan lihat apakah diperlukan restrukturisasi. Kalau tidak bisa digunakan kita akan cari cara untuk melakukan simplifikasi, bahkan sampai dengan pemutihan, kalau memang sudah benar-benar hancur karena bencana alam kemarin,” ungkapnya.
Menurut Wamenkeu Suahasil, asesmen tersebut akan dilakukan dengan tata kelola yang baik, terutama terhadap infrastruktur yang dibiayai melalui pinjaman PEN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Selain penanganan jangka pendek, pemerintah juga mulai menyiapkan anggaran pemulihan untuk tahun 2026. Anggaran tersebut akan dihimpun dari berbagai pos belanja, termasuk di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian terkait lainnya.
"Meskipun masih dalam tahap tanggap darurat, tapi kita mulai mengidentifikasi infrastruktur apa saja yang perlu kita bangun. Selama ini APBN tahun 2025 ini kan juga memiliki Inpres jalan ada Inpres irigasi, Inpres kawasan dan yang lainnya, tentu nanti kita orkestrasikan supaya bisa memberikan prioritas kepada pembangunan kembali Infrastruktur yang terdampak di daerah yang terdampak bencana," tandasnya.
