Kemandirian Pangan Jadi Prioritas, Ini Strategi Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan prasyarat utama untuk menjaga kedaulatan bangsa agar tidak bergantung pada impor di tengah ketidakpastian geopolitik global. Ketahanan pangan juga menjadi isu strategis di tengah volatilitas global yang semakin tinggi.

“Maka dari itu, Indonesia harus mandiri secara pangan agar memiliki resiliensi dalam menghadapi krisis apa pun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam rangkaian pembuka menuju acara puncak Jakarta Food Security Summit 2026, Selasa (13/1/2026).

Pemerintah pun menetapkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional. Ia mencatat, produksi beras Indonesia pada tahun lalu mencapai 34,71 juta ton, salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah, dengan lonjakan produksi sebesar 3,52 juta ton.

Di sisi lain, inflasi pangan tercatat sebesar 6,21 persen, namun diiringi dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah juga memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp335 triliun.

Airlangga juga menyoroti ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan nasional. Fenomena El Nino dan La Nina pada 2024 tercatat menurunkan produksi padi hingga sekitar 4 juta ton.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan food estate berbasis modern farming yang dinilai memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan dan energi.

Dalam paparannya, Airlangga menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kerja bersama yang membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan dunia usaha.

Ia mengapresiasi inisiatif Kadin dalam mendorong Inclusive Closed Loop System di sektor pertanian dan pangan.

“Inisiatif Inclusive Closed Loop System Kadin sangat baik dan dapat diterapkan di 80 ribu desa untuk mendukung program MBG,” ujarnya.

Menurutnya, penerapan sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir tersebut akan memberikan efek berganda bagi perekonomian perdesaan sekaligus memperkuat keberlanjutan program ketahanan pangan nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap JFSS 2026. Forum ini merupakan penyelenggaraan keenam sejak era Presiden SBY hingga Presiden Prabowo Subianto.

“Kadin selalu ingin berpartisipasi bersama pemerintah dalam ketahanan pangan, salah satunya melalui program MBG, di mana sekitar 1.000 dari target 30.000 SPPG atau dapur telah melibatkan partisipasi Kadin,” ujar Anin, sapaan akrabnya.

Ia juga menyoroti potensi penerapan closed-loop system ke sektor hortikultura dan pangan lainnya, terutama jika diterapkan di sekitar 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, fokus Kadin ke depan adalah memperkuat sektor pangan dan mangan agar kesejahteraan masyarakat meningkat sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Dengan waktu persiapan yang masih panjang, Anin menekankan pentingnya penyusunan roadmap yang jelas dan terukur. JFSS 2026 diharapkan tidak berhenti pada diskusi, melainkan menghasilkan langkah konkret yang berdampak nyata bagi ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Adapun Staf Khusus Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian, Sam Herodian, menyampaikan Indonesia telah menunjukkan capaian signifikan, termasuk keberhasilan mencapai swasembada beras dan jagung lebih cepat dari target awal.

“Presiden sejak awal menargetkan swasembada pangan dalam empat tahun, kemudian dipercepat menjadi tiga tahun, bahkan satu tahun. Ini menunjukkan keseriusan dan tekanan kerja yang luar biasa di sektor pertanian,” ujar Sam.

Menurutnya, percepatan capaian tersebut dilakukan melalui berbagai terobosan, mulai dari deregulasi sektor pertanian, penyederhanaan perizinan, penguatan pembiayaan, hingga pembentukan task force lintas kementerian dan lembaga.

“Ketahanan pangan tidak cukup hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut efisiensi, distribusi, harga yang adil bagi petani, serta kepastian pasar. Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha menjadi sangat penting,” katanya.

Melalui forum Road to JFSS 2026 ini, pemerintah dan pelaku usaha meneguhkan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi menuju terwujudnya Indonesia Incorporated. Forum ini menjadi ruang dialog strategis lintas sektor untuk merumuskan solusi konkret dan kolaborasi nyata.