9 Fakta Strategi Hemat BBM Pemerintah, dari WFH hingga B50

JAKARTA — Pemerintah mengeluarkan delapan strategi untuk menghemat energi di tengah tekanan pasokan minyak akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi budaya kerja sekaligus gerakan hemat energi yang mulai diterapkan pada awal April 2026.

Pemerintah tidak hanya menyasar aparatur negara, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat luas. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran serta mendorong perubahan gaya hidup yang lebih berkelanjutan.

Berikut delapan strategi pemerintah dalam menghemat bahan bakar minyak (BBM), Minggu (5/4/2026):

1. ASN WFH Setiap Jumat

Pertama, dalam skema baru ini, aparatur sipil negara (ASN) akan mulai menjalani pola kerja fleksibel dengan bekerja dari rumah (WFH) satu hari dalam seminggu, tepatnya setiap Jumat. Kebijakan ini berlaku bagi ASN pusat maupun daerah.

"Ini akan diatur melalui Surat Edaran dari Menpan RB dan SE dari Mendagri," tegas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

2. Operasional Kendaraan Dinas Dibatasi

Kedua, pemerintah membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga maksimal 50 persen dan mendorong peralihan ke transportasi umum serta kendaraan listrik.

Tak hanya itu, perjalanan dinas ikut dipangkas signifikan hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri. Sementara di ruang publik, pemerintah daerah didorong untuk memperluas pelaksanaan car-free day, baik dari sisi durasi, hari, maupun cakupan wilayah, menyesuaikan karakter masing-masing daerah.

3. Pekerja Swasta Diminta Ikut WFH

Ketiga, transformasi serupa juga diarahkan ke sektor swasta. Meski sifatnya masih berupa imbauan melalui edaran Menteri Ketenagakerjaan, perusahaan didorong menerapkan WFH dan menggalakkan efisiensi energi di lingkungan kerja masing-masing.

4. Sektor Ini Tidak Diberlakukan WFH

Keempat, pemerintah menegaskan bahwa sejumlah sektor tetap harus berjalan normal dari kantor maupun lapangan. Layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, hingga administrasi kependudukan tetap beroperasi penuh. Sektor strategis swasta, mulai dari industri, energi, logistik, hingga keuangan, juga tidak terdampak kebijakan WFH.

Sementara di bidang pendidikan, kegiatan belajar mengajar untuk sekolah dasar hingga menengah tetap berlangsung tatap muka lima hari dalam seminggu tanpa pembatasan kegiatan ekstrakurikuler.

"Sementara untuk pendidikan tinggi, semester empat ke atas menyesuaikan Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek)," tegas Airlangga.

5. Hemat Listrik

Kelima, pemerintah juga mengajak masyarakat luas untuk ikut ambil bagian dalam gerakan ini. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti menghemat listrik di rumah dan tempat kerja hingga beralih ke transportasi publik.

Meski ada penyesuaian pola kerja, masyarakat tetap diimbau menjaga produktivitas dan menjalankan aktivitas seperti biasa.

6. WFH Dievaluasi Setiap Dua Bulan

Keenam, kebijakan WFH ini akan terus dievaluasi setiap dua bulan sekali.

7. Dampak WFH Setiap Jumat

Ketujuh, dari sisi anggaran, kebijakan ini diproyeksikan membawa dampak besar. Penerapan WFH bagi ASN diperkirakan mampu menghemat hingga Rp6,2 triliun dari APBN.

Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan refocusing anggaran kementerian dan lembaga dengan potensi efisiensi mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun, yang akan dialihkan ke belanja yang lebih produktif, termasuk untuk rekonstruksi pascabencana.

8. Mandatory B50

Kedelapan, di sektor energi, langkah konkret juga disiapkan. Program biodiesel B50 akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026, yang diperkirakan mampu menekan penggunaan bahan bakar fosil hingga 4 juta kiloliter.

Masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan BBM subsidi melalui sistem barcode MyPertamina, dengan pengisian wajar satu kali penuh per hari untuk kendaraan pribadi.

9. MBG Jadi Lima Hari

Sementara itu, program penyediaan makanan bergizi (MBG) juga dioptimalkan dengan skema distribusi lima hari dalam seminggu. Khusus untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), wilayah dengan angka stunting tinggi, serta sekolah berasrama, program tetap berjalan penuh seperti biasa.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap lahir budaya kerja yang lebih adaptif sekaligus kesadaran kolektif untuk hidup hemat energi.

"Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi transformasi budaya kerja ini," pungkas Airlangga.