Prabowo dan PM Albanese Teken Perjanjian Terbesar RI-Australia sejak Era Soeharto

Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menandatangani perjanjian terbesar kedua negara dalam 30 tahun terakhir atau sejak perjanjian tahun 1995 antara Presiden Soeharto dengan PM Paul Keating.

Albanese meninggalkan Canberra pada Kamis sore untuk kujungan tiga hari ke Indonesia. Inti dari kunjungan tersebut, yang juga diikuti Menteri Luar Negeri Penny Wong, adalah Perjanjian Keamanan Bersama Australia-Indonesia yang baru.

Baca Juga: Prabowo dan Albanese Teken Traktat Keamanan Bersama Indonesia-Australia

Perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemitraan keamanan antara kedua negara “ke tingkat yang baru” demi kepentingan keamanan bersama dan keamanan kawasan.

Berbicara dari Jakarta pada hari Jumat (6/2/2026), Albanese mengatakan, "Kesepakatan ini sangat penting bagi kepentingan nasional Australia."

“Tetapi, juga merupakan hubungan yang penting di kawasan kita,” katanya lagi.PM Albanese melanjutkan, kesepakatan tersebut adalah yang paling substansial sejak perjanjian 1995 antara Presiden Indonesia saat itu, Soeharto, dan PM Australia Paul Keating.

“Yang penting, ini adalah satu tingkat lebih tinggi daripada perjanjian Keating, karena perjanjian itu berada di tingkat yang lebih rendah, ini berada di tingkat pemimpin dan menteri,” kata Albanese.

“Jadi, ini menunjukkan sesuatu tentang sentimen perjanjian tersebut," paparnya, seperti dikutip dari news.com.au.

Albanese merujuk pada perjanjian pertahanan bersama "Pukpuk" antara Australia dengan Papua Nugini ketika ditanya tentang hubungan timbal balik Australia dan Indonesia dalam perjanjian keamanan bersama yang baru. Dia menekankan bahwa perjanjian tersebut mengakui kedaulatan negara masing-masing.

Australia juga akan mendukung Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur pelatihan pertahanan bersama.Namun, Albanese mengatakan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan apakah akan menempatkan personel militer Australia secara permanen atau semi-permanen di fasilitas tersebut.

Wong mengatakan perjanjian tersebut merupakan "inisiatif pribadi" Presiden Prabowo Subianto dan Anthony Albanese. "Dan tanda kepercayaan antara negara kita dan antara para pemimpin kita," ujarnya.

"Perjanjian ini mengartikulasikan jenis hubungan yang berbeda. Ini tentang saling mendukung di masa-masa sulit," katanya.

“Ini tentang bekerja sama di masa-masa sulit dan masa-masa mudah, untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran, ini tentang kita menjadi lebih dekat sebagai tetangga," imbuh dia.

Sebelumnya, Wong mengatakan: "Kesepakatan ini membawa kerja sama kita ke tingkat yang lebih tinggi, bertindak bersama untuk mengamankan perdamaian dan stabilitas bagi negara kita dan kawasan ini."“Di masa-masa yang tidak pasti ini, ini adalah demonstrasi pentingnya hubungan kita dan rasa hormat yang kita miliki satu sama lain," katanya.

“Perjanjian ini adalah bagian dari bagaimana Pemerintah Albanese membangun masa depan Australia di kawasan kita.”

Australia dan Indonesia telah menikmati hubungan yang relatif stabil selama 80 tahun sejarah Indonesia, meskipun diwarnai oleh momen-momen krisis.

Prabowo, mantan jenderal militer, telah mengunjungi Australia dua kali, termasuk pada November tahun lalu.

Selain keamanan, Australia dan Indonesia bekerja sama erat dalam perdagangan dan investasi, pendidikan, dan pembangunan.

Pemerintah Albanese juga telah menetapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai peluang bagi investor Australia.

Indonesia adalah rumah bagi 287 juta penduduk dan menikmati pertumbuhan PDB tahunan pada kuartal ketiga tahun 2025 sebesar 5,04 persen.