Maruarar Minta Tambahan Anggaran Rp106 Triliun untuk Wujudkan Program 3 Juta Rumah
IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta anggaran Rp106 triliun untuk 2027. Anggaran ini untuk mewujudkan program 3 juta rumah sesuai target Presiden Prabowo.
Maruarar mengungkapkan pagu indikatif Kementerian PKP pada 2027 hanya sebesar Rp9,913 triliun. Angka tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan riil untuk mencapai target pembangunan dan peningkatan kualitas hunian nasional.
"Usulan kebutuhan anggaran Kementerian PKP TA 2027 adalah Rp106 triliun. Dengan target 2,84 juta unit (pembangunan rumah dan program BSPS). Dengan pagu indikatif Rp9,913 triliun, diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp96,09 triliun untuk mencapai target tersebut," kata Maruarar dalam Raker Bersama Komisi V DPR RI, Rabu (17/6/2026).
Ia menjelaskan, sebagian besar kebutuhan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program-program fisik yang langsung menyentuh masyarakat. Dari total usulan Rp106 triliun, sekitar Rp102,91 triliun atau 97 persen diperuntukkan bagi pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, sedangkan sisanya untuk kegiatan nonfisik.
Program terbesar yang diusulkan yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp57,29 triliun. Dana tersebut ditargetkan untuk memperbaiki sebanyak 2 juta unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, Kementerian PKP juga mengusulkan anggaran Rp36,94 triliun untuk pembangunan rumah susun sebanyak 50.000 unit atau setara 421 tower. Program rumah susun dinilai penting untuk menjawab kebutuhan hunian di kawasan perkotaan yang terus meningkat.
Sementara itu, pembangunan rumah khusus diusulkan memperoleh anggaran Rp8 triliun untuk 23.410 unit. Program ini juga mencakup pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di sejumlah wilayah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Maruarar menegaskan bahwa program 3 juta rumah tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Menurutnya, program BSPS akan tetap menjadi andalan karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat kurang mampu.
"Kami melihat sendiri di lapangan bagaimana program BSPS memberikan manfaat besar dan membahagiakan masyarakat yang membutuhkan. Karena itu program ini tetap menjadi fokus utama Kementerian PKP," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga meminta dukungan Komisi V DPR RI terhadap usulan tambahan anggaran tersebut agar target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada 2027 dapat tercapai.
(Febrina Ratna Iskana)
