Jokowi Bangun 366.000 Km Jalan Desa, 1,9 Juta Meter Jembatan hingga 50 Pelabuhan-Bandara selama 10 Tahun

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun 366.000 kilometer jalan desa dan 1,9 juta meter jembatan desa selama 10 tahun. Pembangunan infrastruktur ini untuk konektivitas hingga biaya logistik murah. 

"Sampai saat ini kita telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru," ucap Jokowi di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Menurut Jokowi, dengan pembangunan itu berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen pada 2023. Jokowi menyebut Indonesia bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada 2024.

"Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan," katanya.

Mantan Gubernur Jakarta ini menegaskan pemerintah berkomitmen melakukan pembangunan secara merata hingga ke desa. Hal tersebut dapat dilihat dari dana desa yang telah tersalurkan untuk membangun desa-desa di seluruh Tanah Air.

“Jangan keliru ini saya beri tahu sampai saat ini sudah Rp539 triliun dana desa yang disalurkan ke desa-desa Rp539 triliun, niku duit kathah sanget lo (uang gede banget lo),” ucap Presiden dalam pertemuannya bersama para kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara, yang digelar di Desa Pagak, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 3 Januari 2024.

Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil jika dibandingkan dengan anggaran sejumlah pembangunan proyek lainnya. Presiden memberi contoh dalam pembangunan bandara hingga bendungan yang memiliki anggaran yang jauh lebih sedikit dibanding dana desa.

“Airport niku gawe airport sedengan ngoten nggih itu Rp2 triliun. La niki berarti dadi kiro-kiro 250 airport gedhe. Bendungan niku Rp1 triliun, Rp1,5 triliun berarti dadi kira-kira 400 bendungan waduk kalau dijadikan artinya uang itu gede sekali,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan jalan desa sudah mencapai 350.000 kilometer. Presiden menyebut jalan desa yang telah dibangun di seluruh Tanah Air jauh lebih panjang dibanding pembangunan jalan tol.

“Jalan tol enggak ada apa-apanya hanya 2.040 kilometer, jalan desa 350 ribu kilometer karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh Tanah Air ini. Kalau 1 desa saja 5 kilo, berarti kali 75 berarti sudah 350 ribu jalan desa,” imbuhnya.

Jokowi berharap agar penggunaan dana desa ke depannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, Presiden menyebut dalam membangun infrastruktur desa, seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna menjaga perputaran uang di desa.

“Oleh sebab itu sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan, jangan diberi anggaran dana desa misalnya Rp1,5 miliar belonjone teng Jakarta. Ketok e luweh murah, tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta balik lagi uangnya,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Jokowi mengimbau agar kegiatan perekonomian di sebuah dasa dapat mendorong peredaran dan perputaran uang di wilayahnya masing-masing. “Biarkan uang itu beredar meskipun harganya sedikit lebih mahal tapi uangnya beredar di desa kita,” tandasnya.

Pembangunan Perbatasan

Untuk mendukung peningkatan pembangunan fisik di daerah,Jokowi meningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dari tahun ke tahun. Peningkatan alokasi dana desa secara bertahap ini, sekaligus untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa.

Langkah yang paling tepat untuk membangun dari pinggiran adalah dengan membangun jalan raya, untuk meningkatkan akses konektivitas. Konektivitas yang terjadi nantinya akan mengakselarasi pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Pembangunan jalan raya di perbatasan akan memudahkan pengawasan, sehingga wilayah Indonesia di perbatasan tidak lagi diklaim sebagai milik negara tetangga.

Kebijakan Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran sangatlah tepat. Daerah pinggiran yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, harus menjadi titik perhatian utama pemerintah. 

Tidak hanya membangun jalan, pemerintah harus mendirikan puskesmas, sekolah, pasar, pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya, sehingga masyarakat yang tinggal di perbatasan mendapat jaminan mata pencarian, akses kesehatan, akses pendidikan, dan akses penerangan listrik. Wajah perbatasan Indonesia, harus lebih baik dari negara tetangga.

Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya, dengan mendorong pembangunan desa desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal, antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Desa sebagai isu besar pembangunan dari pinggiran, tentu saja membuat banyak para pihak berharap besar. Terutama masyarakat desa yang jauh dari pusat kota, yang selama ini dianaktirikan. Sikap Pemerintah pusat terhadap daerah tersebut, semakin tidak terbantahkan ketika berbagai program pemerintah di gelontorkan ke desa, sehingga isu desa masuk ke ruang publik disaat pemerintah mengucurkan anggaran negara melalui dana desa dan alokasi dana desa.

Desa adalah sebuah kawasan yang sering dipersepsikan orang kota sebagai tempat yang nyaman dan indah. Meski kadang menyimpan sebuah potret buram kemiskinan. Citra buruk itulah yang hendak dihapus oleh Pemerintah. Untuk itu, mulai tahun 2015 pemerintah secara bertahap menjalankan amanat yang tertera pada undang-undang tentang desa. Di dalamnya ada kewajiban pemerintah memberikan dana desa.

Pertumbuhan Ekonomi

Selama 10 tahun masa kepemimpinan, Jokowi juga menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 sekaligus menggandakan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Menjadi negara menengah-atas dan masuk dalam 20 negara dengan perekonomian terbesar dunia, adalah ganjaran yang diterima.

Sekalipun pernah mengalami guncangan karena Pandemi Covid-19, Presiden Jokowi mampu menjaga agar negara ini tidak terperosok terlalu dalam.

Peletakan pondasi menjadi Indonesia Maju digarap di setiap lini, dari Sabang sampai Merauke, mulai dari masifnya infrastruktur, transformasi digital, hilirisasi, pembangunan Papua, hingga menyiapkan kota masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Semua ini digarap tanpa mengabaikan dinamika geopolitik di kawasan maupun di internasional. Cengkeraman pengaruh Indonesia diinjeksikan agar dunia dibangun dengan kedamaian dan kesetaraan agar negara-negara berkembang bisa mendapatkan tempat dalam percaturan global.

Tidak ada pemimpin yang tidak meninggalkan warisan bagi penerusnya. Demikian pula perjalanan sepuluh tahun terakhir ini, masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diteruskan, di samping mempertahankan apa yang sudah berjalan. Semua ini semata-mata agar masyarakat tetap bisa mendapatkan manfaat dan merasakan kenikmatan menjadi warga negara Indonesia.

“Beton tidak bisa dimakan,” kata sebagian orang. Benar, beton tidak bisa dimakan. Tapi beton bisa mendatangkan kemakmuran bagi siapa saja yang mau berusaha.

Dengan infrastruktur maka konektivitas akan terbuka, peluang ekonomi baru bermunculan, lapangan pekerjaan meningkat, waktu dan biaya logistik bisa ditekan.

Efeknya, bukan hanya daya saing daerah yang meningkat dan berhasil mengundang investor di wilayah, tapi juga meningkatkan aspek sosial dan pembangunan manusia seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Trian Yuserma mengungkapkan, biaya pengiriman logistik di Indonesia saat ini sudah semakin murah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Hal ini tidak terlepas dari masifnya pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

"Pastilah (murah), ya karena infrastruktur itu bagian penting dari proses kelancaran arus barang yang cepat, tepat, dan aman. Idealnya itu membawa manfaat buat kita semua," kata Sekjen Asperindo Trian Yuserma.