Hamas dan Fatah Bertemu di Mesir, Pemerintah Persatuan Palestina Segera Terwujud?
KAIRO, iNews.id - Pejabat Hamas dan Fatah bertemu di Kairo, Mesir, salah satunya membahas upaya pembentukan pemerintahan Palestina bersatu pasca-perang. Ini merupakan pembicaraan pertama sejak kedua kelompok tersebut sepakat untuk rekonsiliasi pada pertemuan di China pada Juli lalu.
Saat itu Hamas dan Fatah menyetujui langkah-langkah untuk membentuk pemerintah persatuan Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Pejabat media Hamas Taher Al Nono mengatakan, delegasi Hamas dipimpin oleh Khalil Al Hayya, kepala negosiator Hamas yang kini tinggal di Qatar.
"Pertemuan ini akan membahas agresi Israel di Jalur Gaza dan tantangan yang dihadapi perjuangan Palestina," kata Nono, dikutip dari Reuters, Kamis (10/10/2024).
Sementara itu seorang pejabat Palestina di Tepi Barat mengatakan, delegasi Fatah dipimpin wakil komandan Mahmoud Al Aloul.
Israel tak menginginkan Hamas kembali berkuasa, baik di Gaza, apalagi Palestina. Negara Yahudi itu juga tidak memercayai Pemerintah Otoritas Palestina yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas bisa berkuasa di Gaza.
Gadis Cantik Penjual Gorengan yang Ditemukan Terkubur di Pariaman Tulang Punggung Keluarga
Faksi-faksi Palestina menegaskan tak akan memenuhi keinginan Israel soal pemerintahan pasca-perang. Mereka sepakat masalah pemerintahan Palestina merupakan urusan dalam negeri seraya menolak persyaratan Israel. Fatah sebelumnya juga menegaskan, Hamas tak mungkin dikesampingkan dari politik Palestina.
Seorang pejabat Palestina mengatakan, jika pertemuan di Mesir tidak mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan bersatu, Hamas dan Fatah akan membentuk komite untuk menjalankan pemerintahan di Gaza serta membantu mengelola penyeberangan perbatasan.
Namun bentuk dan tanggung jawab pasti dari komite yang diusulkan masih belum jelas.
Sebelum Mei, Rafah merupakan satu-satunya pebatasan Gaza yang tidak dikendalikan langsung oleh Israel. Rafah telah menjadi titik masuk penting bagi bantuan kemanusiaan dan pintu keluar bagi para pengungsi. Namun Israel kini memgang kendali penuh perbatasan tersebut.
