Pensiun dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono bakal Jadi Kepala Otorita IKN

JAKARTA, iNews.id - Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku telah diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Kepala Otorita IKN. Hal ini disampaikan Basuki saat menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Permukiman di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Ini bukan saya mendahului, tapi menurut Pak Setneg, saya masih di IKN. Sekarang Plt sudah berhenti, sekarang sedang diurus oleh pak Setneg. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," ucap Basuki.

Pada kesempatan tersebut, Basuki mengatakan salah satu tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo adalah untuk mempercepat pembangunan IKN. Terutama untuk pemenuhan kantor lembaga Legislatif dan Yudikatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar.

"Waktu saya bertemu pak Prabowo, beliau menyampaikan, akan dipercepat, kalau sekarang yang sudah dibangun eksekutifnya, dalam 2 tahun ke depan yudikatif dan legislatif sudah dibangun," tuturnya.

Meski demikian, Basuki menambahkan hingga saat ini belum mengetahui sosok pengganti Wakil Kepala OIKN yang sebelumnya dijabat oleh Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas.

"(Wakil kepala OIKN), wah itu belum tahu," ucapnya.

Sebelumnya, Basuki telah bertemu Presiden Prabowo membahas yang membahas mengenai percepatan pembangunan ibu kota baru tersebut.

Dia menuturkan, hal ini dalam rangka memberikan keyakinan kepada invetsor maupun calon investor terkait keberlanjutan pembangunan proyek Ibukota baru tersebut.

"Setelah berbincang dengan Presiden terpilih, beliau menyampaikan target-targetnya untuk pembangunan Nusantara yaitu akan fokus melakukan percepatan, sehingga menjadi angin segar ya untuk business opportunity," ujar Basuki belum lama ini.

Basuki berharap, melalui pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini membuat investor bergeliat masuk IKN. Mengingat pembangunan Ibukota negara ini tidak dibebankan ke fiskal negara, tapi pelaku usaha.

"Kami usahakan semua proses administrasinya akan mudah, yang pasti masuk dulu, diskusikan bersama supaya bisa cepat terbangun," katanya.