Didemo Bawahan karena Arogan, Menteri Satryo Soemantri Sebut Bentuk Penolakan Mutasi
JAKARTA, iNews.id - Pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melakukan unjuk rasa hingga viral di media sosial. Mereka menyampaikan aspirasinya mengadang mobil menetri berpelat nomor RI 25 yang diduga di dalamnya terdapat Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brojonegoro.
Permintaan turun dari mobil disuarakan peserta aksi terhadap Menteri Satrio. Namun teriakan peserta aksi tak digubris dan mobil meninggalkan peserta aksi di kantor kementerian.
Aksi ini merupakan buntut dari sikap arogan Menteri Dikti Satrio Soemantri Brojonegoro terhadap sejumlah pegawainya. Menteri memecat ASN secara sepihak tanpa alasan meski pegawai dilindungi aturan institusi pemerintahan.
"Sebenarnya aksi ini bukannya demo adalah respons dari teman-teman pegawai dari paguyuban, pegawai Dikti. Ya, jadi ada beberapa yang memang yang telah dilakukan pimpinan tidak sesuai dengan prosedur gitu. Bahkan, kesannya ya otoriter, bahkan juga pecat memecat itu, padahal kita ini kan instansi pemerintah," ujar Koordinator AKSI Suwitno.
Warga Letneo Tewas Ditabrak Belakang Bus Nasional di Depan Kantor Koperasi Pintu Air Kefamenanu
"Organisasi, semua itu dilindungi oleh aturan, oleh hukum sebenarnya. Kalau ada pegawai bermasalah ya ada aturannya. Bagaimana cara mekanismenya di dalam penyelesaiannya bukan datang pecat, diusir bahkan seperti mengusir ya Anjing barangkali," katanya.
Suyitno mengungkapkan sudah ada beberapa kejadian yang dikeluarkan sehingga ini terjadi puncaknya hari ini.
Sementara Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brojonegoro menanggapi aksi demonstrasi pegawainya. Dia menilai demo tersebut terkait adanya mutasi besar-besaran di kementerian dan ada yang tidak berkenan.
"Demo itu terkait dengan kami sedang mengadakanaya mutasi besar-besaran di Kementerian. Karena pecahnya tiga dari tiga dari tiga menteri searang kita perlu banyak orang. Kemudian kita ingin membenahi semuanya. Pak Presiden mengatakan harus hemat dengan anggaran pemerintah dan kita adakan suatu mutasi yang cukup besar, dan karena memang ada pihak-pihak yang mungkin tidak berkenan dimutasi," katanya.
