JK Usul Pemerintah Pertimbangkan Pangkas Subsidi BBM untuk Tekan Defisit

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat. Langkah ini dalam rangka menekan defisit negara.

Hal ini disampaikan JK merespons krisis energi yang belakangan tengah menjadi perhatian imbas perang yang terjadi di Timur Tengah, antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga. Dan itu dilakukan di banyak negara," ucap JK di kediamannya Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

JK melihat jika harga BBM tetap murah seperti saat ini justru membuat orang cenderung tidak berhemat. Mobilisasi dengan kendaraan akan terus dilakukan karena harga BBM masih terjangkau.

"Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus," katanya.

Dia melihat, keputusan tidak menaikkan harga BBM di saat krisis energi ini memang bagus, namun hanya bersifat sementara. Tanpa disadari, utang negara akan terus menumpuk karena harus menanggung subsidi BBM.

 "Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena. Ah itu masalah utang, masalah energi," ucapnya.

JK memahami jika kebijakan ini justru akan menimbulkan gejolak protes di tengah masyarakat. Tapi, dia memandang gejolak ini akan bisa ditahan apabila pemerintah dapat menyampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Terlebih, situasi ini juga disebabkan bukan datang dari dalam negeri, tapi kondisi global yang memaksa hal tersebut.

"Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal," katanya.

"Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar. Jadi saya baru dari beberapa negara ASEAN, diundang, ya untuk bicara tentang ini. Semua naikkan, di Thailand, di Malaysia, di Vietnam. Tidak ada demo apa-apa, karena mereka masyarakat memahami bahwa ini terpaksa dilakukan untuk mengurangi beban pemerintah tahun ini," ucap JK.