Heboh Pajak Mobil Listrik Naik? Menkeu Purbaya Beri Penjelasan

Heboh Pajak Mobil Listrik Naik? Menkeu Purbaya Beri Penjelasan

Terkini | inews | Rabu, 22 April 2026 - 14:09
share

JAKARTA, iNews.id - Pajak mobil listrik dipastikan tidak naik setelah Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perubahan aturan hanya terjadi pada skema pemungutan.

Penegasan itu disampaikan terkait regulasi terbaru dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai.

Purbaya menjelaskan total beban pajak tidak mengalami perubahan dibandingkan aturan sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada mekanisme penarikan pajak.

“Sebetulnya total (pajak) sama, nggak ada yang berubah. Cuma bergeser saja dari suatu tempat ke tempat lain,” kata dia di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (21/4/2026).

Dia menegaskan kembali poin tersebut dalam penjelasan lanjutan. “Net pajaknya nggak ada perubahan dibanding skema yang sebelumnya.”

Skema Berubah, Beban Tetap

Dalam skema lama, pemerintah memberikan berbagai insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. Insentif itu mencakup subsidi impor dan mekanisme lain yang mendukung adopsi awal.

Melalui aturan baru, pendekatan tersebut disesuaikan. Fokus perubahan terletak pada cara pemungutan pajak, bukan pada jumlah akhir yang harus dibayar masyarakat.

Kendaraan listrik kini masuk sebagai objek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam sistem perpajakan.

Artinya, setiap kepemilikan dan penyerahan kendaraan tetap dikenai pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun besaran pajak tidak selalu penuh. Nilainya bisa sangat rendah, bahkan mencapai nol rupiah, tergantung kebijakan yang diterapkan di masing-masing daerah.

Pemerintah pusat tetap memberikan ruang bagi daerah untuk menentukan insentif. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 19 aturan tersebut.

Dengan mekanisme ini, kebijakan pajak kendaraan listrik tidak lagi seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah tersebut diharapkan memberi fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Perubahan ini menandai penyesuaian kebijakan fiskal tanpa menambah beban baru bagi masyarakat pengguna kendaraan listrik.

Topik Menarik