Idrus Marham: Mahasiswa dan Prabowo Punya Semangat yang Sama Perbaiki Ekonomi Bangsa

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham menilai demonstrasi mahasiswa yang belakangan mengkritik pemerintah memiliki semangat yang sama dengan Presiden Prabowo Subianto saat mengungkap persoalan tata kelola ekonomi dalam rapat paripurna DPR beberapa waktu lalu. Dia mengatakan keduanya sama-sama lahir dari kegelisahan terhadap kondisi bangsa. 

Idrus menilai mahasiswa dan Prabowo memiliki arah perjuangan yang sama, yakni memperbaiki tata kelola ekonomi nasional.

“Kalau kita memahami arah demo, sebenarnya demo mahasiswa dan 'demo' Pak Prabowo itu memiliki titik temu. Keduanya bicara tentang bagaimana memperbaiki tata kelola perekonomian bangsa,” ujar Idrus kepada di Kantor DPD Golkar Jakarta, Sabtu (13/6/2026). 

Idrus berharap, energi gerakan mahasiswa juga diarahkan pada persoalan yang lebih mendasar terkait pembangunan ekonomi nasional.

“Mahasiswa punya hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Tetapi kita berharap energi gerakan mahasiswa diarahkan pada persoalan yang lebih fundamental, yaitu bagaimana memperbaiki tata kelola ekonomi nasional,” katanya.

Menurutnya, sejumlah isu yang saat ini telah masuk dalam proses hukum, termasuk persoalan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, kata dia, perhatian publik juga harus diarahkan pada persoalan yang lebih besar terkait dugaan kebocoran ekonomi negara.

Idrus pun merujuk pernyataan Prabowo dalam Sidang Paripurna DPR mengenai dugaan praktik manipulasi perdagangan seperti underinvoicing, undercounting, hingga transfer pricing. Praktik-praktik itu disebut berpotensi merugikan negara hingga 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.400 triliun.

“Yang menjadi pertanyaan, kenapa persoalan sebesar Rp15.400 triliun ini tidak menjadi perhatian kita bersama secara kolekyif? Itu disampaikan langsung oleh presiden di depan Sidang Paripurna DPR. Ini angka yang sangat besar dan harus menjadi perhatian bersama,” ujar Idrus.

Dia menilai penyampaian Prabowo di forum kenegaraan tersebut merupakan bentuk keresahan terhadap kondisi bangsa melalui jalur konstitusional.

“Demo itu bukan hanya turun ke jalan. Demo adalah penyampaian sikap, penyampaian keresahan. Pak Prabowo melakukan ‘demo’ di jantung negara, di depan Sidang Paripurna DPR, dengan membuka persoalan besar tentang tata kelola ekonomi,” kata Idrus.

Menurutnya, langkah pemerintah membangun sistem baru dalam pengelolaan sumber daya nasional berpotensi menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini menikmati celah dalam tata kelola ekspor dan ekonomi nasional.

“Karna banyak orang terganggu, baik dalam negeri maupun negara-negara tertentu yang menjadi tempat penyimpanan uang pasti terganggu,” katanya.

“Siapa pun yang terganggu kepentingan hidupnya pasti akan melawan. Salah satunya bentuk perlawanan yaitu mendegradasi pemerintahan yang mengambil kebijakan,” sambung Idrus.

Idrus menegaskan pemerintah harus konsisten melanjutkan reformasi tata kelola ekonomi nasional. Jika ditemukan potensi kebocoran ekonomi yang terjadi selama puluhan tahun, maka diperlukan langkah penelusuran dan pengawasan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.

Menurutnya, perbedaan antara gerakan mahasiswa dan presiden hanya terletak pada posisi serta kewenangan yang dimiliki masing-masing.

“Presiden memiliki kekuasaan sehingga setelah menyampaikan itu bisa dilanjutkan dengan kebijakan. Sementara mahasiswa memiliki kekuatan pada wacana, konsep, kekuatan moral dan kontrol publik,” ujarnya.

Dia menambahkan, upaya pembenahan ekonomi nasional tidak bisa dilakukan secara instan dan membutuhkan gerakan yang berkelanjutan.

“Ini bukan pekerjaan satu hari. Kalau ini menjadi gerakan, maka harus dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan,” katanya.

Terkait program MBG, Idrus menilai persoalan hukum yang muncul harus menjadi momentum evaluasi dan pembenahan program agar tujuan utamanya tetap tercapai.

“Kalau ada yang terlibat, siapa pun dia, hukum harus ditegakkan. Tetapi di sisi lain, program ini juga harus diperbaiki agar benar-benar mencapai tujuan untuk rakyat,” katanya.

Idrus juga menyoroti pentingnya penempatan pejabat berdasarkan kompetensi. Menurut dia, evaluasi yang dilakukan Presiden terhadap jajaran pembantunya merupakan bagian dari upaya memastikan pemerintahan berjalan efektif.

“Orang yang ditempatkan pada posisi tertentu harus sesuai dengan kompetensinya. Kalau tidak, produktivitas bangsa bisa terganggu,” ujarnya.

“Kalau ada orang yang tidak produktif dan tidak sesuai dengan kebutuhan, tentu harus dilakukan evaluasi,” kata Idrus.