Menko Polkam: Pemerintah Jamin Penegakan Hukum Kasus Korupsi Transparan dan Berkeadilan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum, termasuk dalam penanganan perkara korupsi. Dia memastikan setiap perkara ditangani secara profesional, independen, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menko Polkam menekankan, pemerintah terus menjaga sinergi dan koordinasi antarinstansi penegak hukum sebagai kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Menurutnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum secara adil serta memberantas korupsi demi kepentingan bangsa dan negara. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman. 

"Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Setiap institusi memiliki tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Karena itu, sinergi dan koordinasi harus terus diperkuat agar tujuan bersama tersebut dapat tercapai secara lebih efektif," kata Menko Polkam, Jumat (10/7/2026).

Dia mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi maupun konstruksi narasi yang tidak didasarkan pada fakta. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, mengganggu situasi yang kondusif, serta menghambat proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

"Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai konstruksi narasi yang tidak berdasar. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Menko Polkam menegaskan, proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan secara independen tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun. Pemerintah menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan meyakini bahwa seluruh aparat penegak hukum memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan keadilan.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai perkara dugaan korupsi, Menko Polkam mengajak masyarakat untuk melihat perkembangan tersebut secara bijaksana dan proporsional. Banyaknya perkara yang berhasil diungkap tidak serta-merta menunjukkan korupsi semakin meningkat, melainkan mencerminkan semakin kuatnya komitmen negara dalam melakukan pembenahan, penindakan, dan pembersihan terhadap praktik korupsi.

"Korupsi memang telah lama menjadi tantangan bangsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk membenahi secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Masyarakat diharapkan terus mengedepankan asas praduga tak bersalah, bersikap objektif dalam menyikapi setiap perkembangan perkara, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan seluruh kementerian dan lembaga di bawah lingkup koordinasinya akan terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi guna mendukung penegakan hukum yang profesional, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.