Lawan Hoaks dan Disinformasi, Pemerintah Perkuat Koordinasi 8.000 Humas Kementerian/Lembaga

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memperkuat koordinasi kehumasan antarkementerian, lembaga dan pemerintah daerah guna mempercepat penyampaian informasi kebijakan sekaligus menghadapi maraknya disinformasi, fitnah dan kebencian (DFK) di ruang digital. Upaya tersebut dilakukan melalui Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang digelar di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, sinergi antarlembaga menjadi kebutuhan mendesak di tengah derasnya arus informasi digital. 

“Dalam rangka melawan disinformasi dan juga hoaks, kita perlu kerja sama yang kuat, koordinasi yang kuat dengan humas-humas baik antar-KL maupun juga di daerah-daerah,” kata Meutya.

Dia menjelaskan, forum Bakohumas akan diupayakan berlangsung secara berkala sebagai sarana koordinasi dan evaluasi komunikasi pemerintah. Dengan begitu, pemerintah dapat menilai apakah informasi terkait kebijakan dan program telah tersampaikan secara cepat dan jelas kepada masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan, pihaknya berperan sebagai pengorkestra komunikasi pemerintah yang membutuhkan dukungan seluruh jaringan kehumasan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Secara nasional, jaringan tersebut mencakup lebih dari 8.000 perangkat kehumasan yang akan dikoordinasikan.

"Dan komunitas kehumasan ini seluruh perangkatnya kalau ditotal secara nasional sebetulnya cukup besar yaitu sekitar 8.000 lebih item dan itu akan kita koordinasikan dengan lebih optimal," katanya.

Dia menilai, pemerintah harus lebih aktif mengisi ruang publik dengan informasi mengenai program dan kegiatan yang dijalankan. Pasalnya, ruang digital tidak boleh dibiarkan didominasi informasi yang menyesatkan atau tidak sesuai fakta.

“Pemerintah tidak bisa menunggu, harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi,” katanya.

Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah memiliki jaringan kehumasan yang luas hingga ke daerah. Menurut dia, jaringan tersebut tidak hanya berfungsi menyampaikan kebijakan pemerintah, tetapi juga menyerap aspirasi dan percakapan yang berkembang di masyarakat sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan.

Selain itu, Bima mendorong insan kehumasan lebih banyak menyebarkan informasi positif dan inspiratif dari berbagai daerah.

“Supaya dunia maya kita, supaya algoritma hari ini tidak dipenuhi oleh DFK, tidak juga hanya sifatnya reaksi atau counter terhadap hal-hal yang sifatnya negatif, tetapi ada berita baik, ada hal yang inspiratif,” ujarnya.