Khozinudin soal GRIB Jaya Amankan Demo: Ormas Tak Boleh Ambil Tugas Aparat, Kita Diadu Domba

JAKARTA, iNews.id - Praktisi hukum, Ahmad Khozinudin menegaskan, tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas merupakan kewenangan negara melalui aparat penegak hukum (APH). Karena itu, organisasi kemasyarakatan atau ormas tidak oleh mengambil alih kewenangan tersebut.

Hal itu disampaikan Khozinudin merespons turunnya ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya ke lokasi kericuhan demo 27 Agustus 2026.

"Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang yang menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum," kata Khozinudin dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Di Balik Demo Agustus 2026' di iNews, Selasa (1/9/2026).

Menurut Khozinudin, aparat penegak hukum memiliki parameter yang jelas dalam menentukan setiap tindakan untuk menjaga kamtibmas. Karena itu, penanganan terhadap pelaku aksi kericuhan seharusnya menjadi kewenangan kepolisian.

"Karena sekali lagi fungsi kamtibmas dengan anggaran Rp14 triliun tadi untuk pengendalian kamtibmas ada pada polisi, benar itu polisi yang punya parameter bisa ngukur," kata dia.

Sebaliknya, Khozinudin khawatir keterlibatan sipil dalam mengambil alih kewenangan tersebut justru dapat memicu konflik horizontal. Menurutnya, kondisi itu berpotensi membuat masyarakat saling berhadapan dan menjadi korban adu domba.

"Dan kalau kemarin yang turun berseragam polisi, kabur semua itu anak-anak. Tapi begitu yang turun orang sipil, orang lain mikir, ah lu juga sipil, gue juga sipil, apa urusan lu. Akhirnya itu, kita diadu domba," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal GRIB Jaya, Zulfikar mengakui pihaknya ikut terjun ke titik kericuhan demo 27 Agustus 2026. Zulfikar menjelaskan, massa GRIB Jaya diturunkan setelah pihaknya melihat ada kericuhan dalam aksi demonstrasi. Dia menyebut massa yang membuat kericuhan bukan berasal dari kelompok pedemo.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat GRIB Jaya merasa terpanggil untuk ikut menjaga situasi agar kericuhan tidak semakin meluas.

"Kami juga sebagai warga negara terpanggil, kami juga punya hak untuk menjaga kota kami ini, negara kami ini, pemerintah kami ini, jangan sampai ada pihak-pihak yang semena-mena, seenaknya aja mau melakukan apa saja," kata dia di acara yang sama.