PeSiber Indonesia Tekankan Pentingnya Penguatan Keamanan Siber Pasca Peretasan PDN
BANDUNG, iNewsBandungRaya.id -Perkumpulan Pendidikan Siber Indonesia (PeSiber Indonesia) menekankan pentingnya memperkuat sistem keamanan siber pemerintah, dengan memperhatikan pelajaran yang bisa diambil dari insiden peretasan Pusat Data Nasional (PDN) pada Juni 2024, yang melibatkan ransomware tipe terbaru, Brain Cipher.
Serangan tersebut menggugah kesadaran akan perlunya langkah-langkah preventif untuk mencegah kebocoran data sensitif di masa depan, sekaligus mempertegas pentingnya pengelolaan PDN yang lebih aman.
Direktur PeSiber Indonesia, Budi Susilo, menekankan, keamanan siber harus menjadi prioritas nasional, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung kehidupan digital.
"Serangan terhadap server pemerintah yang mengelola data kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat memprihatinkan. Ini menjadi pelajaran berharga yang harus mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan siber di masa depan," ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/12/2024).
Budi menjelaskan, siber, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sistem komputer dan informasi yang terhubung melalui internet, kini menjadi ruang digital yang sangat rentan terhadap ancaman kejahatan siber. Kejahatan ini meliputi peretasan, pencurian data, penipuan, hingga penyebaran virus yang merusak.
Oleh karena itu, Budi menekankan, pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) dengan standar global Tier-IV sangat penting, agar bisa melindungi data publik dari potensi ancaman serupa.
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018, PeSiber Indonesia mendorong agar pengelolaan PDN mencakup wilayah strategis di Jabodetabek, Batam, Labuan Bajo, dan Balikpapan. Pembangunan tersebut harus segera terwujud untuk memastikan kesiapan infrastruktur digital yang dapat diandalkan.
Budi juga mengingatkan perlunya transparansi dalam pengelolaan PDN, termasuk integrasi dan konsolidasi pusat data antara instansi pemerintah pusat dan daerah, serta penerapan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan (AI).
"Transparansi adalah langkah pertama untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Partisipasi publik yang masif juga sangat penting untuk mengantisipasi ancaman siber di masa depan," jelas Budi.
Budi menegaskan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai keamanan data publik dan kelanjutan pengelolaan PDN.
"Di era digital, keterbukaan adalah hal yang wajib. Menutup informasi justru akan lebih merugikan," pungkasnya. ( *)
