Menteri LH Bocorkan Potensi 'Harta Karun' Perdagangan Karbon, Bantar Gebang Jadi Contoh

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Muhammad Jumhur Hidayat mengungkap potensi besar perdagangan karbon dari pengelolaan gas metana di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Menurutnya, pengurangan emisi metana di kawasan tersebut dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga ratusan miliar rupiah melaui skema kredit karbon.

Hal itu disampaikan Jumhur saat menghadiri peluncuran dan diskusi buku Marhaenisme Dalil Baru untuk Gen Z di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Baca juga: TPST Bantargebang Hanya Terima Sampah Residu Mulai 1 Agustus, Pramono Bakal Ajak Jumhur Duduk Bareng

Menurut Jumhur apabila emisi gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah dapat ditekan atau dihilangkan, maka akan tercipta nilai ekonomi yang besar melalui skema kredit karbon. Paparan itu dia sampaikan langsung di hadapan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Nah, karena itu nanti Pak Pram (Pramono Anung), kita mau bikin regulasi kalau ada perdagangan karbon di atas hutan, atau bisa juga begini, kayak misalnya Bantar Gebang. Bantar Gebang itu Pak Pram, kalau Pak Pram bisa menghilangkan gas metana yang jahatnya 32 kali dari CO2, begitu dihilangkan, langsung nol, itu bisa ratusan miliar harganya," kata dia.

Dalam paparannya, Jumhur menjelaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar memperoleh manfaat ekonomi dari perdagangan karbon karena perannya sebagai pemasok oksigen dunia melalui kawasan hutan yang dimiliki.

Baca juga: 13 Korban Longsor TPST Bantargebang Ditemukan, Ini Daftar Nama-namanya

"Tiba-tiba kita itu sekarang bisa punya uang ribuan triliun. Karena kita sebagai penyuplai oksigen dunia. Jadi hutan dikapling, dioffset, ada dana di situ," kata Jumhur.

Ia mengatakan, selama ini perdagangan karbon umumnya hanya menitikberatkan pada aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Namun, menurutnya, Indonesia perlu menambahkan aspek kesejahteraan dalam skema tersebut."Nah, dalam isu perdagangan karbon, hanya ada aksi mitigasi dan aksi adaptasi. Jadi kalau ada perubahan iklim, nggak boleh ada orang celaka gitu, kemudian orang harus beradaptasi terhadap perubahan itu. Saya kepikiran, di negara Pancasila kita tambah satu: mitigasi, adaptasi, dan prosperity," ujarnya.

Menurut Jumhur, dana yang dihasilkan dari perdagangan karbon seharusnya tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar.

"Nah, saya ingin uang-uang ini tidak dimanfaatkan oleh hanya kalangan elit, tapi bagaimana kaum marhaen yang ada di sana gitu, bisa ikut berbahagia," ujarnya.

Ia menambahkan, potensi perdagangan karbon di Indonesia mencapai ribuan hingga belasan ribu triliun rupiah dan diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi dari sisi lingkungan, saya pastikan jelaskan perdagangan karbon yang ribuan triliun, bahkan belasan ribu triliun ini bisa dinikmati oleh teman-teman marhaen," ujarnya.