Belajar Komunikasi Transformasi Digital dari Singapura dan Estonia

Ardi Arupa Kewangga Pranata Humas Pertama BSSN dan Praktisi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta

INDONESIA sedang menjalani proses besar menuju pemerintahan digital. Salah satu tonggak pentingnya adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Regulasi ini menempatkan integrasi dan interoperabilitas sebagai prinsip penting agar layanan digital pemerintah tidak lagi berkembang sendiri-sendiri (Pemerintah Republik Indonesia, 2023).

Arah tersebut berlanjut pada pemerintahan saat ini. Pada Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pemerintah tidak seharusnya memiliki banyak aplikasi yang tidak saling terhubung dan masyarakat tidak seharusnya berkali-kali diminta memasukkan data yang sama (Sekretariat Negara RI, 2026).

Transformasi ini tentu tidak sederhana. Sebab pemerintahan digital tidak selesai ketika aplikasi dibuat atau layanan dipindahkan ke layar telepon genggam. Transformasi baru terasa ketika teknologi benar-benar mengubah cara pemerintah bekerja dan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah. Di sinilah teknologi bertemu dengan komunikasi.

Sistem dapat dibangun, tetapi bagaimana membuat aparatur bersedia mengubah cara kerja? Layanan digital dapat diluncurkan, tetapi bagaimana membuat masyarakat percaya dan mau menggunakannya? Data dapat diintegrasikan, tetapi bagaimana menjelaskan kepada warga bahwa datanya digunakan secara aman dan bertanggung jawab?

Untuk menjawab pertanyaan itu, menarik melihat beberapa negara yang relatif maju dalam transformasi digital. Bukan semata-mata untuk meniru teknologinya, melainkan untuk mempelajari sesuatu yang sering terlupakan: bagaimana para pemimpinnya bercerita tentang perubahan.

Singapura: Jangan Mulai dari Teknologi, Mulailah dari Manusia

Pada 24 November 2014, Perdana Menteri Singapura ketika itu, Lee Hsien Loong, meluncurkan visi Smart Nation. Ia sebenarnya dapat berbicara panjang mengenai infrastruktur, sensor, data, atau jaringan digital. Namun pesan yang dipilih jauh lebih sederhana.

Teknologi, menurut Lee, harus digunakan secara sistematis untuk membuat ekonomi lebih produktif, kehidupan lebih baik, dan masyarakat lebih responsif terhadap kebutuhan warganya. Ia menggambarkan Smart Nation sebagai negara tempat masyarakat dapat menjalani kehidupan yang bermakna dengan teknologi yang membuka peluang bagi semua (Prime Minister's Office Singapore, 2014).

Ada pergeseran penting dalam cara pesan itu dibangun. Teknologi bukan tujuan. Manusia adalah tujuannya. Sedangkan teknologi adalah alatnya.

Secara komunikasi, cara seperti ini penting. Bandingkan dua pesan: “pemerintah sedang membangun sistem digital terintegrasi” dengan “pemerintah menggunakan teknologi agar hidup masyarakat menjadi lebih mudah.” Pesan kedua jauh lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari.

Tentu keberhasilan digital Singapura bukan hasil satu pidato ataupun satu pemimpin. Transformasi itu berlangsung panjang dan melibatkan institusi, birokrasi, sektor usaha, serta masyarakat. Namun komunikasi Lee menunjukkan bahwa visi teknologi dapat diterjemahkan menjadi cerita tentang kehidupan.

Inilah pelajaran pertamanya: masyarakat tidak harus dibuat kagum kepada teknologi. Yang lebih penting adalah membuat mereka memahami untuk apa teknologi itu digunakan.Estonia: Infrastruktur Digital Bernama Kepercayaan

Jika Singapura menawarkan cerita tentang kehidupan yang lebih baik, Estonia mempunyai cerita lain: kepercayaan. Setelah kembali merdeka pada 1991, Estonia secara bertahap membangun identitas digital, system elektronik, pertukaran data, pajak online, serta berbagai layanan System digital. Perjalanan tersebut berlangsung lintas pemerintahan.

Salah satu tokoh yang aktif mengomunikasikan identitas digital Estonia adalah Toomas Hendrik Ilves, Presiden Estonia pada 2006–2016. Dalam sebuah pidato di Georgetown University pada 2016, Ilves mengenang bahwa ystem berada di pemerintahan ia ikut mendorong fondasi bagi apa yang kemudian dikenal sebagai e-Estonia (Ilves, 2016).

Nama “e-Estonia” pada akhirnya lebih dari sekadar nama program. Digitalisasi menjadi bagian dari cara Estonia menjelaskan dirinya kepada dunia. Tetapi teknologi bukan keseluruhan cerita.

Pada Maret 2026, Presiden Estonia Alar Karis mengatakan bahwa perjalanan digital negaranya merupakan hasil bertahun-tahun pilihan politik, disiplin institusional, dan pembangunan kepercayaan antara negara dan warga. Menurut Karis, negara digital yang kuat tidak terbentuk hanya dari aplikasi, tetapi juga dari tata kelola yang baik, pemanfaatan sumber daya, dan pengurangan duplikasi (Karis, 2026).

Prinsip itu terlihat dalam konsep once-only. Warga idealnya hanya perlu memberikan suatu data satu kali; instansi pemerintah lainnya kemudian dapat menggunakan kembali data tersebut secara aman sesuai kewenangannya. Ekosistem Estonia juga memberi warga transparansi mengenai penggunaan data mereka (e-Estonia, 2026).

Pelajarannya sederhana tetapi penting. Ketika pelayanan semakin digital, warga semakin banyak menyerahkan informasi kepada ystem. Karena itu, negara digital membutuhkan infrastruktur yang tidak terlihat seperti kabel atau server. Infrastruktur itu ystem trust.

Masyarakat menggunakan teknologi ystem mereka percaya ystem bekerja, data mereka terlindungi, dan pemerintah menggunakannya sesuai aturan.

Uni Emirat Arab: Ketika Pemerintah Mendatangi Warga

Pada Mei 2013, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum meluncurkan Mobile Government Initiative di Uni Emirat Arab. Tujuannya adalah membuat layanan pemerintah tersedia kepada masyarakat kapan pun dan di mana pun melalui perangkat bergerak.

Namun cara gagasan tersebut disampaikan jauh lebih menarik. Prinsip yang digunakan adalah bahwa pemerintahan yang berhasil mendatangi masyarakat di mana pun mereka berada, bukan menunggu masyarakat datang kepadanya (UAE Government, 2024).

Dari perspektif komunikasi, kalimat ini sangat kuat. Istilah seperti mobile government, integrasi aplikasi, atau interoperabilitas sistem mungkin terasa teknis. Tetapi hampir semua orang memahami perbedaan antara: “Saya harus datang ke kantor pemerintah” dan “Pemerintah dapat melayani saya dari tempat saya berada.”

Sebuah sistem teknologi yang rumit diterjemahkan menjadi pengalaman manusia yang mudah dibayangkan. UEA bahkan menetapkan target dua tahun untuk mendorong implementasi layanan pemerintah melalui perangkat mobile (UAE Government, 2024).Dari cerita ini muncul pelajaran berikutnya: visi digital membutuhkan bahasa yang sederhana. Transformasi tidak akan menjadi gerakan bersama apabila hanya dimengerti oleh teknokrat.

Korea Selatan: Mengubah Krisis Menjadi Cerita tentang Masa Depan

Cerita Korea Selatan memiliki konteks berbeda. Pada 2020, dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian itu, Presiden Korea Selatan ketika itu, Moon Jae-in, mendorong Korean New Deal, dengan Digital New Deal sebagai salah satu pilar utamanya.

Dalam pidatonya pada Juni 2020, Moon menghubungkan program tersebut dengan dua hal sekaligus: mengatasi krisis COVID-19 dan menyiapkan Korea menghadapi era pascapandemi. Data, kecerdasan buatan, jaringan digital, dan transformasi ekonomi ditempatkan sebagai bagian dari perjalanan menuju masa depan (Moon, 2020).

Pola komunikasinya dapat dibaca secara sederhana: krisis > kebutuhan untuk berubah > transformasi > masa depan.

Dalam pidato berikutnya, Moon bahkan menggambarkan Korean New Deal sebagai strategi untuk mengubah krisis menjadi peluang dan mempercepat pertumbuhan berbasis ekonomi digital (Moon, 2020).

Sekali lagi, kemajuan digital Korea bukan hasil satu pemerintahan. Fondasinya dibangun selama puluhan tahun. Namun capaian mutakhir menunjukkan kuatnya kapasitas pemerintahan digital negara tersebut. OECD Digital Government Index 2025 memberikan Korea skor 0,95, dibandingkan rata-rata OECD sebesar 0,70 (OECD, 2026).

Pelajaran komunikasinya adalah bahwa dalam situasi perubahan, masyarakat perlu memperoleh jawaban atas dua pertanyaan: “Mengapa kita harus berubah sekarang?” dan “Setelah berubah, kita hendak menuju ke mana?”

Apa Kesamaan Cerita Mereka?

Singapura, Estonia, UEA, dan Korea Selatan tentu berbeda. Sistem politik, ekonomi, budaya, sejarah, dan ukuran negaranya juga tidak sama. Kebijakan mereka karena itu tidak dapat disalin begitu saja ke Indonesia.

Tetapi dari perspektif komunikasi, terdapat benang merah. Singapura berbicara tentang kehidupan yang lebih baik. Estonia membangun cerita mengenai identitas digital dan kepercayaan. UEA menggambarkan pemerintah yang mendatangi masyarakat. Korea Selatan menghubungkan digitalisasi dengan jalan keluar dari krisis menuju masa depan.

Mereka tidak berhenti pada pertanyaan, “teknologi apa yang kita bangun?” Mereka mencoba menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: “Apa arti perubahan ini bagi kehidupan masyarakat?”

Beberapa teori komunikasi membantu kita memahami pola tersebut. Framing: Memberikan Makna pada PerubahanRobert Entman (1993) menjelaskan framing sebagai proses memilih aspek tertentu dari realitas dan membuatnya lebih menonjol dalam komunikasi. Transformasi digital, misalnya, dapat dibingkai sebagai “modernisasi sistem teknologi”. Tetapi ia juga dapat dibingkai sebagai “membuat kehidupan masyarakat lebih mudah”.

Lee Hsien Loong menggunakan frame kedua. Mobile government bisa dijelaskan sebagai perpindahan layanan ke telepon genggam. Mohammed bin Rashid memilih gambaran yang jauh lebih manusiawi: pemerintah mendatangi warga. Sementara dalam kasus Korea Selatan, digitalisasi di tengah pandemi tidak hanya dibingkai sebagai respons terhadap krisis, tetapi sebagai jalan menuju ekonomi masa depan.

Framing penting karena masyarakat tidak berhubungan dengan teknologi secara abstrak. Mereka berhubungan dengan arti yang diberikan kepada teknologi tersebut.

Narrative Paradigm: Manusia Memahami Perubahan melalui Cerita Walter Fisher (1984) melihat manusia sebagai homo narrans—makhluk yang memahami banyak bagian dari kehidupan melalui cerita. Ini membantu menjelaskan kekuatan istilah seperti Smart Nation, e-Estonia, dan Digital New Deal. Nama-nama tersebut sebenarnya bukan teknologi. Mereka adalah cerita pendek tentang masa depan.

Smart Nation menggambarkan bangsa yang memanfaatkan teknologi secara cerdas. e-Estonia menghubungkan digitalisasi dengan identitas nasional. Digital New Deal menghubungkan teknologi dengan pemulihan sekaligus pembaruan. Semakin kompleks perubahan yang dilakukan, semakin penting cerita yang membantu masyarakat membayangkan ke mana perubahan itu menuju.

Transformational Leadership Communication: Visi Harus Menjadi Percakapan

Pemimpin juga membutuhkan visi, tetapi memiliki visi berbeda dengan berhasil mengomunikasikannya. Jensen, Moynihan, dan Salomonsen (2018) menunjukkan pentingnya komunikasi visi dalam transformational leadership. Mereka juga menekankan peranan dialog agar visi dapat dipahami dalam organisasi.

Implikasinya bagi transformasi digital cukup jelas. Komunikasi tidak dapat hanya bergerak dari atas ke bawah. Aparatur perlu memahami alasan perubahan. Masyarakat harus mempunyai ruang menyampaikan pengalaman. Pengguna harus dapat memberikan umpan balik. Sebab transformasi digital bukan hanya proses pemerintah berbicara kepada masyarakat, tetapi juga proses pemerintah mendengarkan masyarakat.

Dinamika Narasi: Apa yang Terjadi Ketika Transformasi Tidak Berjalan Mulus?

Ini mungkin bagian yang paling menarik. Pada awal program, komunikasi biasanya penuh optimisme. Pelayanan akan lebih cepat. Sistem akan lebih efisien. Teknologi akan mempermudah masyarakat. Kemudian kenyataan datang. Sistem mengalami gangguan. Integrasi terlambat. Pegawai belum siap. Masyarakat kebingungan.

Nielsen, Elmholdt, dan Noesgaard (2024) menemukan bahwa kepemimpinan dalam transformasi digital membutuhkan narasi yang berubah mengikuti perjalanan transformasi. Mereka mengidentifikasi aspirational narratives, setback narratives, dan persistence narratives.

Pada awal perubahan dibutuhkan cerita: “Inilah masa depan yang ingin kita bangun.” Ketika menghadapi masalah: “Ada hambatan, dan inilah yang sedang kita perbaiki.” Kemudian: “Perjalanan belum selesai; kita belajar dan melanjutkan perubahan.”

Di sinilah kredibilitas komunikasi dibangun. Komunikasi transformasi digital yang baik bukan komunikasi yang hanya merayakan keberhasilan. Kemampuan menjelaskan masalah dan perbaikannya justru dapat menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan.Kembali ke Indonesia: Dari Membangun Teknologi Menuju Membangun Makna

Indonesia tidak memulai perjalanan ini dari nol. Perpres Nomor 82 Tahun 2023 sudah menempatkan integrasi dan interoperabilitas sebagai bagian penting transformasi digital nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Indeks SPBE Nasional pada evaluasi 2024 juga mencapai 3,12 dari skala lima dengan predikat “Baik” (Kementerian PANRB, 2025).

Pesan yang disampaikan pemerintah mengenai pengurangan aplikasi yang tidak saling terhubung dan penghapusan kebutuhan warga memasukkan data yang sama berulang kali juga menunjukkan upaya menerjemahkan persoalan teknis menjadi pengalaman yang mudah dimengerti masyarakat (Sekretariat Negara RI, 2026).

Di sinilah komunikasi memiliki ruang yang semakin penting. Alih-alih hanya mengatakan “interoperabilitas layanan”, masyarakat dapat diajak memahami bahwa mereka tidak perlu menyerahkan informasi yang sama berkali-kali.

Alih-alih hanya berbicara mengenai “integrasi arsitektur pemerintahan digital”, manfaatnya dapat diceritakan sebagai warga tidak perlu memahami rumitnya struktur antarkementerian untuk mendapatkan pelayanan.

Dan alih-alih menjadikan transformasi digital sebagai cerita tentang teknologi terbaru, narasinya dapat terus diarahkan pada sesuatu yang paling dekat dengan masyarakat: pelayanan publik yang sederhana, cepat, aman, dan mudah diakses.

Pengalaman Singapura, Estonia, UEA, dan Korea Selatan menunjukkan bahwa teknologi memang penting. Tetapi teknologi membutuhkan makna. Framing membantu masyarakat memahami alasan perubahan. Narasi membantu mereka membayangkan masa depan. Komunikasi kepemimpinan menyatukan organisasi di belakang sebuah visi. Dialog membuat pemerintah mengetahui pengalaman pengguna. Sementara transparansi ketika menghadapi masalah membantu menjaga kepercayaan.

Indonesia memiliki fondasi regulasi dan kelembagaan untuk melanjutkan transformasi tersebut. Arah menuju layanan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pengalaman warga juga konsisten dengan prinsip yang terlihat pada berbagai pemerintahan digital yang lebih matang.

Tahap penting berikutnya adalah menjaga agar cerita yang dikomunikasikan pemerintah bertemu dengan pengalaman nyata masyarakat. Sebab masyarakat mungkin tidak terlalu peduli seberapa rumit arsitektur teknologi di belakang sebuah layanan. Mereka akan merasakan keberhasilannya ketika tidak lagi harus membawa dokumen yang sama berulang kali.

Ketika tidak perlu membuat banyak akun. Ketika pelayanan dapat diselesaikan tanpa berpindah-pindah kantor. Ketika mereka mengetahui bagaimana datanya digunakan. Dan ketika layanan digital benar-benar membuat urusan menjadi lebih sederhana.

Pada akhirnya, mungkin ukuran transformasi digital yang paling dekat dengan masyarakat bukan berapa banyak aplikasi yang dibuat atau seberapa canggih teknologi yang digunakan. Pertanyaannya jauh lebih sederhana: Berapa banyak kerumitan yang berhasil dihilangkan dari hubungan antara warga dan pemerintah?

Jika transformasi digital Indonesia konsisten bergerak ke arah itu, suatu hari masyarakat mungkin tidak lagi berbicara tentang “digitalisasi pemerintah”. Mereka hanya akan mengatakan:“Sekarang, berurusan dengan pemerintah terasa lebih mudah.”

Dan mungkin justru itulah tanda ketika transformasi digital benar-benar telah menjadi bagian dari kehidupan.