Gandeng KPU dan Bawaslu Jakarta, Badan Pemantau Pilkada NU Cegah Golput hingga Hoaks
JAKARTA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta meresmikan Badan Pemantau Pilkada Nahdlatul Ulama (BPPNU) Jakarta. Badan khusus ini untuk mengawasi proses Pilkada Jakarta 2024.
Peresmian tersebut dilangsungkan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta di Aula Kantor PWNU DKI Jakarta, Jalan Utan Kayu Raya, Jakarta Timur. BPPNU Jakarta resmi terakreditasi menjadi salah satu lembaga pemantau pilkada Jakarta 2024 yang dikeluarkan KPU DKI Jakarta.
“Pilkada Jakarta akan menjadi peristiwa politik yang penting dalam beberapa tahun terakhir, sebab Jakarta merupakan epicentrum di tingkat nasional,” ujar Direktur BPPNU Jakarta H Abdul Azis Suaedy, Sabtu (19/10/2024).
Menurutnya, Pilkada Serentak 2024 akan banyak berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh masyarakat dalam proses demokrasi ini.
"Dan kita juga tau bahwa Pilkada tahun ini memiliki tantangan, seperti ajakan golput, hoaks, ancaman-ancaman, ketidakadilan, ketidakjujuran dalam proses pemilihan," ujarnya
Abdul melanjutkan, situasi ini menunjukkan adanya potensi kerugian bagi demokrasi. Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang menyeluruh yaitu melalui pendidikan pemilih yang terencana dengan pemantauan secara ketat.
"Untuk memastikan proses Pilkada yang jujur, adil serta meningkatkan partisipasi pemilih," ucap Abdul Azis.
Dengan didirikannya BPPNU Jakarta sebagai wadah untuk berkhidmah pada Pilkada Jakarta yang harus dijaga prosesnya untuk kemaslahatan warga Jakarta. BPPNU Jakarta tersebar di 6 wilayah kota dan kabupaten administrasi yang bertugas untuk mengawal proses pilkada Jakarta hingga selesai.
"Dalam aktivitas nya nanti kita akan ikut serta dalam seluruh alur Pilkada mulai dari ajakan untuk memilih, pendidikan, sampai dengan saat rekapitulasi suara," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua PWNU DKI Jakarta Kiai Samsul Ma'arif menambahkan, BPPNU Jakarta sebagai resolusi jihad untuk Pilkada Jakarta yang berkualitas dan bermartabat. Menurutnya, menyukseskan Pilkada Jakarta merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat termasuk PWNU DKI Jakarta.
"Seluruh santri wajib mengaktualisasi pakta resolusi jihad dalam berbagai aspek, salah satunya menjaga Pilkada 2024. Kita ingin menjadi contoh sebagai civil society menjadi bandul dalam Pilkada Jakarta ini," ujarnya.
Dia menegaskan, dibentuknya BPPNU merupakan komitmen NU dalam menegakkan politik wasathiyah (tengah) bukan untuk memihak kepada kandidat, melainkan kepada kemaslahatan masyarakat. "NU harus berani tegak lurus di tengah di Pilkada, itulah makna dari wasatiyah," tegasnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa memilih pemimpin merupakan kewajiban sebagai warga negara. Ia menyebut bahwa orang yang ikut serta dalam pemantauan pilkada ini sama hukumnya dengan orang yang berjihad untuk kepentingan masyarakat Jakarta.
"Memiliki pemimpin adalah sebuah kewajiban, maka memilih pemimpin itu wajib," tutup Kiai Samsul.
