Luhut Jengkel Dituduh Punya Saham Toba Pulp Lestari: Tunjukin, Kampungan!
JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan jengkel dengan tuduhan mempunyai saham PT Toba Pulp Lestari Tbk. Luhut bahkan menolak keberadaan Toba Pulp Lestari (Sebelumnya Indorayon) yang menjadi penyebab hilangnya hutan di Tapanuli, Sumatera Utara.
"Kalau ada orang menuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukin," tegas Luhut dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Luhut menegaskan tidak pernah punya saham di Toba Pulp Lestari. Luhut mengaku hanya mempunyai saham PT Toba Sejahtra, perusahaan yang ia dirikan sendiri.
"Di situ ada Kutai Energi, satu-satunya yang punya IUP yang saya dapat tahun 2003 atau 2004 IUP batu bara di Kutai Kartanegara. Ya itulah sampai hari ini milik saya," katanya.
"Maaf saya agak jengkel ini karena menurut saya ini sudah menyangkut dignity, menyangkut harga diri," tegasnya.
Luhut juga membantah mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang selama ini dituduhkan. "Saya tidak punya IUP Nikel, saya tidak punya saham di Morowali yang dituduhkan oleh yang tidak jelas-tidak jelas itu. Saya punya saham katanya di sana. Tidak punya, tunjukan, bawa kemari," tegas Luhut.
"Saya tidak ada, saya tidak pernah mau memiliki saham-saham IUP nikel yang semua di bawah kekuasaan saya waktu saya jadi Menko Marves, saya tidak mau," kata Luhut.
Bahkan, Luhut menyarankan agar Presiden Prabowo mencabut izin usaha Toba Pulp Lestari karena kerusakan yang ditimbulkan sudah terlalu masif dan merugikan negara.
"Bukan hanya menentang. Saya saran pada Presiden untuk dicabut. Masa kita dikontrol oleh satu orang saja yang mengontrol hampir 200.000 hektare tanah di sana? Ya enggak bener lah. Saya setuju banget dengan Presiden. Itu orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita tinggal saja di luar, bawa duitnya keluar. Apa yang kita dapat? Ya kerusakan ini yang kita dapat," katanya.
Selain itu, Luhut meminta para pejabat publik agar tidak menyampaikan tudingan tanpa data. Menurutnya, pernyataan harus didasarkan pada bukti yang jelas dan tidak dilakukan secara serampangan.
"Saya juga mengimbau, kita yang pejabat-pejabat tinggi, jangan asal ngomong juga. Pakai data. Ada enggak datanya? Baru ngomong. Janganlah asal nuduh. Tidak elok itu asal nuduh itu. Menurut saya kampungan itu," tukasnya.
