Akses Jalan Masih Terbatas, Begini Pasokan BBM ke Bener Meriah dan Aceh Tengah

JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina Patra Niaga masih berupaya menormalisasi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Aceh, khususnya wilayah Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Secara umum, pasokan BBM di Aceh dalam keadaan aman dan untuk wilayah terdampak, sebanyak 97 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah beroperasi kembali.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menyampaikan meski infrastruktur jalan banyak yang terputus, distribusi BBM dipastikan tetap menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil, seperti di Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.

“Salah satu contoh akses yang masih terbatas adalah di Kabupaten Bener Meriah, di mana aksesnya banyak yang putus, jembatan putus karena longsor. Kita tahu, saat ini Provinsi Aceh diberikan keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual (tidak menggunakan barcode). Harapannya agar masyarakat tidak panic buying, serta mempermudah masyarakat melakukan aktivitasnya sekaligus untuk menyalakan genset yang diberikan pemerintah untuk penerangan sementara bagi masyarakat,” papar Wahyudi, Senin (19/1/2026).

Hasil monitoring BPH Migas, keringanan pembelian JBT dan JBKP berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat terkena bencana serta upaya-upaya pemulihan pascabencana.

Wahyudi melanjutkan, akses ke Bener Meriah dan Aceh Tengah yang masih dalam perbaikan menjadikan kapasitas armada mobil tangki yang dapat melewati jalan tersebut hanya sekitar 8 kiloliter (KL). Kondisi ini mengharuskan tim di lapangan menerapkan sistem khusus, yaitu menggunakan jerigen atau drum yang disiapkan Pertamina Patra Niaga dan diangkut menggunakan kendaraan double cabin 4x4 untuk masuk ke desa-desa yang terisolasi.

Suplai BBM dari Integrated Terminal Lhokseumawe selama periode tanggap darurat bencana ini juga disiapkan di Blang Rakal. Upaya ini untuk mempercepat distribusi BBM untuk wilayah yang sulit dijangkau dengan mobil tangki besar, sehingga menggunakan mobil tangki kapasitas kecil yang mampu menjangkau daerah terdampak bencana yang letak geografisnya berada di wilayah pergunungan dan perbukitan dengan akses jalan yang sulit.

“Kami juga telah meninjau langsung lokasi hub suplai atau fuel terminal bayangan di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah. BBM yang dibawa dari Integrated Terminal Lhokseumawe menggunakan truk tangki berkapasitas 16 KL dipindahkan (transfer) ke truk yang lebih kecil berkapasitas 8 KL, dan selanjutnya secara estafet disalurkan ke lokasi dengan menggunakan jerigen atau drum. Ini bukti kehadiran negara di daerah bencana,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan kebutuhan BBM jenis Biosolar di Provinsi Banda Aceh pada tahun 2025, termasuk penanganan bencana alam, mencapai 428.324 KL. Sedangkan realisasi penyaluran Pertalite, termasuk untuk kebencanaan, mencapai 576.147 KL. Selama bencana yang terjadi akhir November hingga Desember 2025, terjadi peningkatan kebutuhan BBM sebanyak 8. Namun secara nasional, realisasinya masih di bawah kuota yang ditetapkan, yaitu antara 95 hingga 98.

Wahyudi mengungkapkan upaya luar biasa PT Pertamina Group untuk menormalisasi penyediaan dan penyaluran BBM di Aceh, terutama di daerah terdampak bencana.

“Pertamina Patra Niaga yang memiliki tanggung jawab penuh untuk melakukan normalisasi penyediaan dan penyaluran BBM di Aceh, terutama di wilayah terdampak bencana. Kami juga berupaya membantu memperlancar penyaluran BBM untuk masyarakat dan tentunya implementasinya sesuai dengan tata kelola sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Bencana Sumatera ini juga diharapkan menjadi pelajaran agar skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) selalu diaktifkan untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, juga mengapresiasi Pertamina Patra Niaga atas kerja keras dan kerja sama yang baik sehingga penyaluran BBM dapat dilaksanakan dengan baik melalui pelbagai moda transportasi, seperti jalur udara dengan menggunakan pesawat Hercules, kapal laut, maupun darat.

Pemberian keringanan pembelian BBM yang diberikan BPH Migas selama masa tanggap darurat harus dimanfaatkan dengan baik sesuai peruntukannya.

“Keadaan di lapangan secara umum kami lihat kondisinya hampir pulih, meski akses jalan ada yang belum bisa dilewati. Mengenai keringanan yang diberikan dalam pembelian BBM, pada awal pemberlakuan telah dilakukan sosialisasi dan nanti sejalan berakhirnya masa tanggap darurat, juga perlu dilakukan sosialisasi supaya masyarakat tidak kaget,” tambah pria yang biasa dipanggil Baher ini.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Sunardi, menegaskan pasokan BBM di Aceh dalam keadaan aman. Integrated Terminal Lhokseumawe merupakan salah satu fasilitas terbesar yang mendistribusikan BBM ke wilayah Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, dan sekitarnya. Pasokan akan bertambah dengan datangnya kapal berisi BBM dalam waktu dekat.

Sunardi juga menyampaikan bahwa berkat skema distribusi estafet ini, pemulihan pasokan energi di Bener Meriah dan Aceh tersebut berangsur membaik pascabencana. Di lokasi hub suplai BBM ke Bener Meriah dan Aceh Tengah, saat ini dioperasikan 8 unit mobil 16 KL sebagai feeder dan 10 unit mobil 8 KL untuk menyuplai 4 SPBU di Bener Meriah dan 4 SPBU di Aceh Tengah. Adapun jenis BBM yang dipasok adalah Biosolar dan Pertalite, yang merupakan BBM subsidi dan kompensasi negara, mengingat wilayah ini masuk dalam kategori area semi-3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

“Posisi saat ini dari kondisi normal, suplai kami sudah bisa meng-cover untuk Bener Meriah sekitar 85 dari kebutuhan normal, sedangkan untuk Aceh Tengah sekitar 75 kebutuhan normal. Mudah-mudahan nanti perkembangan jalurnya, jika mobil 16 KL sudah bisa masuk, hub kita tutup. Jadi penyaluran dapat normal kembali, langsung dari Depot Lhokseumawe ke Kabupaten Bener Meriah maupun ke Aceh Tengah. Mohon doanya agar cuaca membaik dan jalur segera terbuka,” ujarnya.