Pakar Nilai Penindakan dan Pencegahan Tipikor Harus Berjalan Bersamaan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak dapat melakukan penindakan terhadap sektor pemerintah maupun swasta, jika belum melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi (tipikor). Hal itu merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Jika melihat Pasal 1 ayat 3 dan 4 UU KPK, maka penetapan tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK terhadap sektor pemerintah dan swasta tidak sah jika KPK belum melakukan pencegahan, termasuk operasi tangkap tangan,” kata Ketua Semangat Advokasi Indonesia (SAI), Ali Yusuf, Kamis (19/3/2026).

Pendapat tersebut disampaikan Ali untuk merespons maraknya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap pejabat daerah. Terbaru, KPK disebut merencanakan penindakan terhadap pihak swasta terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024, setelah menahan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Ali menuturkan, Pasal 1 ayat 3 dan 4 UU KPK menjelaskan bahwa penindakan terhadap tindak pidana korupsi merupakan satu rangkaian dengan pencegahan. Artinya, jika KPK melakukan penindakan terhadap suatu entitas namun belum melakukan pencegahan, maka tindakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan UU KPK.

“Penindakan dan pencegahan merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Begitu bunyi ketentuan dalam Undang-Undang KPK,” ujarnya.

Ali mengatakan, jika menelaah pasal tersebut, KPK sebelum melakukan rangkaian penindakan terhadap suatu peristiwa pidana korupsi, termasuk operasi tangkap tangan (OTT), perlu melakukan pencegahan melalui koordinasi dan monitoring.

Melalui koordinasi dan monitoring tersebut, KPK dapat memetakan sektor mana saja di pusat dan daerah yang rawan terjadi tindak pidana korupsi, sehingga langkah pencegahan dan penindakan dapat dilakukan secara tepat.

“Apakah KPK sudah menjalankan fungsinya sebelum melakukan penindakan seperti operasi tangkap tangan? Jika belum, maka proses penindakan bisa dipertanyakan akuntabilitasnya,” kata Ali.

Seperti diketahui, saat ini KPK tengah gencar melakukan operasi tangkap tangan dan fokus menyidik sejumlah perkara tindak pidana korupsi, khususnya terkait kuota haji tambahan. Setelah menahan Yaqut Cholil Qoumas dan pihak terkait lainnya, KPK juga disebut akan segera menentukan status hukum pihak-pihak di sektor swasta, termasuk penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).