DPR Soroti Karhutla Kalimantan, Orangutan hingga Bekantan Terancam Kehilangan Habitat

JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga keberlangsungan flora dan fauna endemik Indonesia. Kondisi tersebut mendapat perhatian anggota DPR RI, Rajiv.

Rajiv mengatakan karhutla tidak hanya menimbulkan kabut asap dan mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam habitat berbagai satwa dan tumbuhan langka yang menjadi kekayaan alam Indonesia.

“Karhutla tidak hanya menimbulkan kabut asap dan mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan berbagai flora dan satwa endemik yang menjadi kekayaan alam Indonesia,” kata Rajiv, Rabu (2/9/2026).

Dia menyebut Kalimantan merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Sejumlah spesies endemik dan langka seperti burung rangkong, bekantan, orangutan, pohon ulin, hingga berbagai jenis anggrek terancam akibat kebakaran hutan.

Menurut Rajiv, kerusakan akibat karhutla tidak sebatas hilangnya pepohonan. Kebakaran juga dapat menghilangkan sumber makanan, air, serta habitat yang dibutuhkan satwa untuk bertahan hidup.

“Bayangkan, Pulau Kalimantan memiliki banyak flora dan fauna langka. Ketika hutan terbakar, maka yang hilang bukan hanya pepohonan, melainkan juga sumber makanan, air dan akhirnya habitat hilang sehingga satwa endemik dan kekayaan genetik kita berpotensi musnah,” ujarnya.

Rajiv mengatakan satwa yang terdampak karhutla tidak hanya menghadapi risiko kematian akibat kebakaran. Satwa yang berhasil menyelamatkan diri juga menghadapi ancaman lanjutan karena kehilangan habitat dan sumber pakan.

Satwa yang keluar dari kawasan hutan juga berpotensi masuk ke perkebunan, hutan sekunder, hingga permukiman warga. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko konflik antara manusia dan satwa liar.

“Kita harus mengantisipasi dan melakukan mitigasi keberadaan satwa yang selamat dan keluar menuju kawasan perkebunan, hutan sekunder, atau permukiman, karena risiko konflik antara satwa dan manusia semakin meningkat,” kata politikus Fraksi NasDem tersebut.

Dia menilai pemulihan ekosistem pascakarhutla tidak cukup hanya dilakukan dengan menanam kembali pepohonan. Sebab, rantai makanan dan fungsi ekologis hutan membutuhkan waktu panjang untuk kembali terbentuk.

Karena itu, Rajiv mendorong pemerintah mengubah pendekatan penanganan karhutla dari yang dominan reaktif menjadi sistem pencegahan permanen berbasis risiko.

Menurutnya, penanganan karhutla harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian terkait, aparat penegak hukum, hingga masyarakat adat.

“Situasi ini harus dilihat sebagai krisis ekologis, bukan sekadar persoalan pemadaman api. Pemerintah perlu membangun sistem komando terpadu yang menghubungkan seluruh stakeholders,” tuturnya.

Rajiv juga meminta setiap titik panas atau hotspot segera diverifikasi di lapangan. Sumber kebakaran harus ditelusuri dan ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi kebakaran besar.

Selain pencegahan kebakaran, dia menegaskan perlindungan satwa harus menjadi bagian dari setiap rencana penanganan karhutla.

Kawasan habitat penting yang berada di luar kawasan konservasi, lanjut dia, juga perlu mendapatkan perlindungan melalui koridor ekologis, areal preservasi, serta kerja sama dengan pemegang konsesi dan masyarakat.

“Kemenhut dan Kementerian Lingkungan Hidup perlu memiliki protokol tanggap darurat satwa yang mencakup pemetaan kawasan perlindungan dan koridor satwa, tim penyelamatan dan pelayanan kesehatan satwa, penyediaan habitat sementara, pemantauan pascakebakaran,” pungkasnya.