Hadapi Karhutla, Pemerintah Kerahkan 55 Armada Udara dan Ribuan Personel

JAKARTA - Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah musim kemarau dan pengaruh El Nino yang meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia. Penanganan dilakukan secara terpadu, mulai dari pengerahan personel di darat, pemadaman langsung, patroli, water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemantauan satelit, hingga penegakan hukum.

Data terbaru Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan menunjukkan, hingga Jumat, 18 September 2026 pukul 21.05 WIB, terdapat 546 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi yang terdeteksi secara nasional.

Enam provinsi menjadi perhatian utama, yakni Kalimantan Tengah dengan 166 hotspot, Sumatera Selatan 100 hotspot, Kalimantan Barat 39 hotspot, Kalimantan Selatan 12 hotspot, Jambi 9 hotspot, dan Riau 4 hotspot.

Kementerian Kehutanan menegaskan, hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan dan tidak serta-merta menunjukkan jumlah kejadian kebakaran. Setiap titik tetap harus diverifikasi melalui pengecekan kondisi aktual di lapangan.

Perkembangan hotspot juga menunjukkan dinamika karhutla yang dapat berubah cepat. Di Sumatera Selatan, misalnya, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi turun dari 184 menjadi 100 titik. Sebaliknya, Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dari 61 menjadi 166 titik sehingga penguatan operasi diarahkan ke wilayah tersebut.

"Pemerintah saat ini mengerahkan 55 unit armada udara untuk mendukung penanganan karhutla di Sumatera dan Kalimantan," ujar Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).

Armada tersebut terdiri atas helikopter patroli, pesawat CASA untuk mendukung OMC, serta helikopter water bombing. Pengerahan dilakukan secara dinamis berdasarkan kondisi kebakaran, hasil verifikasi hotspot, potensi awan, jarak pandang, dan aspek keselamatan penerbangan.

Di darat, Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, dan masyarakat melakukan patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, pendinginan, hingga mopping up. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali muncul.

Menurutnya, September menjadi periode penting bagi seluruh unsur untuk menjaga kesiapsiagaan.

“Bulan September adalah fase krusial bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan penuh dan memperkuat koordinasi pemadaman,” ujarnya.

Kondisi cuaca menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla tahun ini. BMKG mencatat sekitar 81 persen Zona Musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau hingga Dasarian I September 2026. Sebanyak 1.637 titik pengamatan mengalami Hari Tanpa Hujan kategori ekstrem, yakni lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa hujan.

Pada periode yang sama, El Nino berada pada kategori sangat kuat dengan anomali suhu muka laut Niño 3.4 sebesar +2,76 derajat Celsius.

Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul. Upaya pencegahan diperkuat dengan memanfaatkan informasi cuaca dan teknologi OMC untuk meningkatkan peluang hujan serta menjaga kelembapan tanah, terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar.

"Di Kalimantan Barat, OMC yang dilaksanakan dengan dukungan BMKG berhasil menghasilkan hujan di sejumlah wilayah rawan," sambungnya.

Dalam operasi periode 22 Agustus hingga 4 September 2026, sebanyak 27 sorti penerbangan dilakukan dengan total 24.600 kilogram bahan semai NaCl.

Hujan yang terjadi membantu meningkatkan kelembapan gambut, mendinginkan lokasi terdampak, mengurangi kabut asap, dan menekan kemunculan titik api baru. Operasi serupa di Kalimantan Tengah juga menghasilkan hujan ringan hingga sedang di sejumlah kabupaten.

Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto menjelaskan operasi diarahkan langsung ke kawasan yang membutuhkan pembasahan.

“Penyemaian awan dilakukan di area lahan gambut yang terdeteksi hotspot untuk mengurangi titik panas dan memperbaiki kualitas udara akibat pekatnya kabut asap,” kata Seto.

Penguatan operasi juga dilakukan di Sumatera Selatan. BNPB mencatat sebanyak 12.285 personel gabungan dikerahkan dalam penanganan karhutla di provinsi tersebut, dengan dukungan tujuh helikopter water bombing.

Berdasarkan evaluasi per 15 September, terdapat 20 fire spot dengan estimasi luas sekitar 404,22 hektare. Sekitar 319,97 hektare telah ditangani melalui operasi darat maupun udara, sementara area lainnya masih dalam proses penanganan.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pemerintah pusat terus melakukan evaluasi langsung di daerah untuk memastikan percepatan penanganan.

“Ini merupakan bentuk nyata bahwa pemerintah hadir langsung untuk melakukan evaluasi demi percepatan penanganan karhutla di sini,” ujar Suharyanto.

Pemerintah juga memperkuat kemampuan masyarakat di tingkat tapak. BNPB mendorong pembentukan tambahan 50 tim Satgas Darat Masyarakat Peduli Api.

Setiap tim beranggotakan 15 orang atau total 750 personel. Mereka disiapkan dengan pompa air, selang, nozzle, perlengkapan pelindung, dan pompa punggung. Tim tersebut diharapkan dapat melakukan deteksi serta pemadaman awal sehingga api tidak berkembang lebih luas.

Selain pemadaman dan pencegahan, penegakan hukum berjalan paralel. Hingga 15 September 2026, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan menangani 31 perkara karhutla di 10 provinsi dengan areal terkait perkara sekitar 3.625 hektare. Dari jumlah tersebut, 22 kasus berada dalam tahap penyelidikan, tujuh kasus penyidikan, dan dua kasus telah diserahkan kepada jaksa.

Kementerian Kehutanan sebelumnya juga menjatuhkan sanksi administratif terhadap sejumlah pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Sanksi tersebut mencakup paksaan pemerintah, pembekuan perizinan usaha, hingga kewajiban melakukan pemulihan lingkungan. Pemerintah menegaskan perusahaan maupun individu yang terbukti lalai atau melanggar ketentuan tetap diproses sesuai hukum.