Daftar 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025 Disepakati Baleg Dibawa ke Paripurna DPR
Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno Baleg DPR bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang mewakili pemerintah di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2023) malam.
Sebelum kesepakatan, Panja RUU Prolegnas memaparkan hasil laporan. Setidaknya, ada 41 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Untuk regulasi yang masuk ke dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029, ada 178 UU.
"Apakah hasil penyusunan prolegnas RUU 2025-2029 dan prolegnas RUU prioritas 2025 dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tanya Ketua Baleg DPR Bob Hasan yang langsung disambut seruan "sah" dari para anggota DPR.
Dengan demikian, kesepakatan UU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 akan disahkan di dalam rapat paripurna.
Adapun daftar 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025 sebagai berikut:
Usulan Komisi:
- Komisi I1. RUU Penyiaran
- Komisi II2. RUU ASN
- Komisi III3. RUU Hukum Acara Pidana
- Komisi IV4. RUU Pangan5. RUU Kehutanan
- Komisi V6. RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Komisi VI7. RUU Perlindungan Konsumen8. RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Komisi VII9. RUU Kepariwisataan (carry over)
- Komisi VIII10. RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah11. RUU Pengelolaan Keuangan Haji
- Komisi IX12. RUU Ketenagakerjaan
- Komisi X13. RUU Sisdiknas
- Komisi XI14. RUU Pengampunan Pajak
- Komisi XII15. RUU Energi Baru dan Terbarukan (carry over)
- Komisi XIII16. RUU Perlindungan Saksi dan Korban
Usulan Baleg
17. RUU Kejaksaan18. RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Ketahanan Negara (Komcad)19. RUU Komoditas Strategis 20. RUU Pertekstilan21. RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia22. RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (carry over)23. RUU Pengaturan Pasar Ritel Modern24. RUU BPIP25. RUU Pilkada26. RUU Pemilu 27. RUU Statistik28. RUU Perindustrian 29. RUU Pengelolaan Perubahan Iklim 30. RUU Hak Cipta31. RUU Masyarakat Hukum Adat 32. RUU Pemerintahan Daerah
Usulan pemerintah
33. RUU Hukum Acara Perdata (carry over)34. RUU Narkotika dan Psikotropika (carry over)35. RUU Desain Industri 36. RUU Hukum Perdata Internasional 37. RUU Pengelolaan Ruang Udara (carry over)38. RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik39. RUU Keamanan dan Ketahanan Siber40. RUU Ketenaganukliran
Usulan DPD
41. RUU Daerah Kepulauan
