Tantangan Distribusi BBM Bersubsidi di Tahun Baru 2025

Penyaluran BBM bersubsidi oleh PT Pertamina (Persero) terus membaik dari tahun ke tahun. Selain sudah berpengalaman, Pertamina juga dinilai memiliki sistem distribusi, jaringan infrastruktur dan teknologi yang baik di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk itu anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno yakin bahwa BUMN energi tersebut mampu menjalankan tugas Pemerintah, yakni mendistribusikan BBM subsidi sesuai kuota yang ditetapkan pada 2025.

“Ini kan sudah dilakukan Pertamina cukup lama dan cukup sering, sehingga merupakan exercise yang berulang. Saya kira Pertamina selalu menjalankan tugas pendistribusian dengan sangat baik sehingga tidak ada kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi. Ini perlu mendapat apresiasi,” ujar anggota Komisi XII DPR RI, Eddy kepada media.

Eddy menilai, distribusi yang dilakukan Pertamina memang sangat mendukung. “Mulai dari kilang ke kapal, menggunakan transportasi darat ke SPBU,” kata dia.

Selain itu, imbuhnya, Pertamina memilki jaringan sangat luas, karena mempunyai 8.000 SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia. BUMN tersebut, lanjutnya juga mempunyai sistem distribusi yang baik agar BBM subsidi dapat disalurkan tepat sasaran dan sesuai kuota yang sudah ditetapkan, misal melalui sistem barcode.

“Jadi setiap tahun kuota selalu dilihat di semester pertama dan kuartal ketiga. Apakah kuota mencukupi sampai akhir tahun agar kegiatan akhir tahun tidak terganggu. Tahun 2024 kita melihat hal yang sama dan distribusi oleh Pertamina cukup baik, tidak ada kelangkaan,” jelasnya.

Yang perlu menjadi perhatian Pertamina, menurut Eddy adalah menjamin ketersediaan selalu tepat waktu untuk mengurangi antrean di daerah-daerah yang mobilitas masyarakatnya tinggi.

Hal senada diungkapkan pengamat ekonomi, Izaac Tony Matitaputty yang menurutnya distribusi BBM subsidi ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk ke SPBU-SPBU di Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua, sudah baik. Selain tidak ada kelangkaan, pendistribusian juga dinilai lebih tepat sasaran.

“Hanya yang perlu diperhatikan bagaimana jadwal pendistribusiannya untuk mengurangi antrean,” kata dia.

Selain itu, Izaac juga mengapresiasi sistem barcode. Menurutnya, sistem tersebut cukup efektif karena tidak semua jenis mobil bisa menggunakan BBM subsidi.

“Lewat barcode, mereka yang tidak berhak membeli Pertalite bisa ditertibkan. Sistem ini kan efektif agar penyaluran sesuai kuota,” kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah sudah menetapkan besaran kuota BBM subsidi yang harus disalurkan Pertamina pada 2025. Sesuai SK Kepala BPH Migas No 66/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024, untuk penyaluran BBM bersubsidi jenis Biosolar adalah 17,3 juta kiloliter dan Pertalite 31,1 juta kiloliter.