Selamat Ginting: Prabowo Harus Jadi Panglima Tertinggi Pemberantasan Korupsi

Pengamat Politik dan Militer, Selamat Gintingmenginginkan Presiden Prabowo Subianto menjadi panglima tertinggi pemberantasan korupsi. Dia pun mendukung para aparat penegak hukum pengungkapan kasus-kasus korupsi.

"Saya mendukung dan ingin betul Presiden Prabowo menjadi panglima tertinggi pemberantasan korupsi. Jadi kita dukung yang dilakukan lembaga-lembaga itu," kata Selamat Ginting dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Eks Jampidsus Tersangka, Tabir Besar Terungkap? yang tayang di iNews, Selasa (14/7/2026) malam.

Baca juga: MAKI Bakal Ajukan Praperadilan atas Pelimpahan Kasus Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejagung

Menurutnya, persoalan dugaan korupsi dalam program MBG hingga kasus yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah sejatinya saling terkait dan tidak dapat dilepaskan.

Dia mencontohkan, manakala kasus dugaan korupsi terjadi sebagaimana dialami Eks Kepala BGN, Jaksa Agung bisa melaporkannya ke Presiden. Dengan begitu, presiden bisa segera menindaknya lebih lanjut.

"Mari kita kaitkan persoalan MBG hingga persoalan terkait kasus Febrie kemarin itu berkelindan, semuanya ada kaitan, tidak bisa dilepaskan. Misalkan begini, kurang dekat apa Presiden Prabowo dengan Dadan (Eks Kepala BGN Dadan Hindayana) bahkan pada saat itu yang bersangkutan sedang di tanah suci, naik haji," tuturnya.

Baca juga: Eks Jampidsus Jadi Tersangka, Said Didu Minta Febrie Adriansyah Ungkap Semua Pihak yang Terlibat

"Mungkin tinggal kemudian komunikasi dan koordinasinya, barang kali pada saat itu Jaksa Agung bicara pada presiden bahwa orang kepercayaan presiden terindikasi korupsi dan lain-lain. Presiden dapat data, oleh karena itu Dadan dipanggil secepatnya pulang, secepatnya pagi masih jumpa presiden siangnya kasusnya sudah beda," beber Ginting lagi.

Dia menilai, meski di dalam BGN dihuni orang-orang kepercayaannya, dia yakin presiden bakal menindak tegas mereka saat mereka terlibat dugaan kasus korupsi.

"Nah ini juga sama, ternyata di Badan Gizi Nasional juga adalah orang-orang kepercayaan presiden, misalnya Letnan Jenderal (Purn) Lodewyk Pusung itu, membantu presiden banyak. Jadi orang-orang dekat ini ternyata kalau presiden dapat informasi di penggal tuh, tidak ada urusan," paparnya.

"Berarti itu kita lihat orang-orang deputinya, wakilnya termasuk Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya berarti Presiden sudah dapat informasi," katanya lagi.