Daftar Mandiri Penerima Bansos Digital, Siapkan Nomor Meteran PLN hingga Verifikasi Wajah

Pemerintah mulai buka pendaftaran calon penerima bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2027 melalui Perlinsos Digital. Masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) perlu menyiapkan sejumlah data untuk mengikuti proses registrasi.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut B. Pandjaitan mengatakan, dalam proses pendaftaran masyarakat perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP, nomor meter PLN, serta mengikuti verifikasi wajah.

Luhut mengatakan, Perlinsos Digital dikembangkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon penerima bansos pada 2027. Mekanisme ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial.

Masyarakat dapat melakukan registrasi secara mandiri melalui laman perlinsos.kemensos.go.id. Setelah memasukkan data yang diperlukan, calon pendaftar akan mengikuti tahapan verifikasi, termasuk verifikasi wajah. Baca Juga: Digitalisasi Data, Penerima Bansos Diverifikasi lewat Pengenalan Wajah

"Registrasi ini menjadi fondasi penting agar penyaluran bansos 2027 semakin tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Luhut saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (30/9/2026).

Namun, pemerintah menegaskan bahwa pendaftaran tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima bansos. Status kelayakan tetap ditentukan berdasarkan hasil verifikasi, pemadanan data, serta kriteria yang berlaku untuk masing-masing program.

Pemerintah menargetkan sebanyak 48 juta orang terdaftar dalam Perlinsos Digital hingga Desember 2026. Target tersebut akan dikejar melalui perluasan akses registrasi, penguatan sosialisasi di daerah, serta keterlibatan masyarakat.

Baca Juga: Registrasi Bansos Digital untuk 2027 Dimulai, Luhut: Pemerintah Kerahkan Seluruh Kekuatan

"Hari ini pemerintah menggerakkan seluruh kekuatan yang kita miliki, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat dan pegawai pemerintahan, TNI Polri hingga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menyukseskan registrasi perlinsos ini," katanya.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap proses pendataan calon penerima bansos dapat dilakukan secara lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel.

Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa registrasi hanya merupakan tahap awal pendataan dan verifikasi. Keputusan akhir mengenai kelayakan menerima PKH maupun BPNT tetap mengikuti hasil pemeriksaan data dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing program.