Cegah Efek Degradasi Etika, Institusi Pendidikan Dinilai Miliki Peran Vital

JAKARTA Persoalan penurunan etika di kalangan penyelenggara negara tak terlepas dari peran institusi pendidikan. Seharusnya, institusi pendidikan menjadi agen perubahan moral.

Pakar sosiologi politik, Masdar Hilmy menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia seringkali terpengaruh oleh struktur politik yang justru merusak kualitas pendidikan.

"Lembaga pendidikan kita sedemikian rupa berada di bawah struktur politik yang menggerogoti kualitas, ujarnya dikutip dari keterangan tertulis saat menjadi pembicara di Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Etika Sosial dan Pendidikan yang digelar di Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Senin (2/9/2024).

Ia menambahkan, masalah etika diperburuk oleh metode pengajaran moral di sekolah yang cenderung normatif. Bahkan, hanya bersifat hafalan, tanpa penerapan dalam kehidupan nyata.

"Dibutuhkan etika sosial yang aplikatif tetapi rasional dan praktis," imbuhnya.

Masdar menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam struktur pendidikan dan peraturan terkait etika sosial untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Selain itu, ia menilai etika harus menjadi bagian integral dari praktik pendidikan sehari-hari.

Doni Koesoema, seorang pemerhati pendidikan, juga mengamati adanya masalah etika dalam dunia pendidikan Indonesia, baik di kalangan pendidik maupun pelajar. Menurut Doni, Indeks Integritas di dunia pendidikan hanya mencapai angka 73,70, yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Angka tersebut menunjukkan bahwa integritas di sektor pendidikan masih perlu ditingkatkan.

"KPK mengungkap 33 anggaran sekolah dikorupsi," katanya.

Doni mengungkapkan, bahwa akar dari rendahnya kualitas pendidikan terletak pada lemahnya integritas moral para pejabat publik. Selain itu, infrastruktur yang ada juga belum memadai untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan di Indonesia.

"Ini memprihatinkan, orang sebaik apapun, kalau masuk struktur pendidikan kita, akan tergoda untuk melakukan korupsi hingga bisa sekali tertangkap KPK. Dampaknya pendidikan tidak akan maju, ujarnya.

Doni menekankan perlunya individu dengan integritas tinggi yang mampu mengubah struktur pendidikan. Penguatan integritas individu akan memberikan dampak positif pada transformasi pendidikan dan tata kelola yang lebih baik.

Sementara Rektor Universitas Negeri Malang, Hariyono mengungkapkan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai dasar. Selain itu, juga menjadikan Pancasila sebagai orientasi dalam pendidikan.

"Perlu diperhatikan bahwa setiap pendidikan selalu ada tujuannya. Di Indonesia, tujuannya adalah untuk menjadikan manusia Indonesia yang utuh dan menyeluruh agar mereka sadar sebagai warga negara, warga dunia, dan penyelenggara negara, katanya.

Hariyono juga mengkritisi sistem pendidikan yang saat ini lebih fokus pada pencapaian formalitas daripada menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan memperhatikan kualitas serta moralitas.

Ia pun menekankan pentingnya mengintegrasikan Pancasila sebagai paradigma etika dalam pendidikan dan menekankan peran keluarga sebagai fondasi utama pendidikan.

Hariyono menyerukan agar pendidikan di Indonesia lebih selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan lebih mengutamakan pengembangan sikap kritis serta kepekaan sosial.

Pakar pendidikan Taman Siswa, Ki Darmaningtyas, menyatakan bahwa pendidikan saat ini lebih dilihat sebagai kewajiban konstitusional ketimbang sebagai proses untuk mencerdaskan bangsa.

"Secara ideologis, pendidikan tidak dilihat sebagai tanggung jawab negara, tetapi sebagai beban. Sejak 2016 ada kebohongan, karena ternyata anggaran pendidikan 20 sebagian untuk anggaran dana desa, katanya.

Dia juga menyoroti meningkatnya biaya pendidikan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas yang sepadan. Komersialisasi pendidikan makin vulgar, terutama di pendidikan tinggi. Proses kapitalisasi, privatisasi, liberalisasi yang makin massif dan parahnya hal ini didukung regulasi, pungkasnya.