Data NPWP Diduga Bocor, Jokowi Perintahkan Kominfo hingga BSSN Bergerak Cepat

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Salah satu data yang diduga bocor adalah milik Jokowi.

Jokowi mengaku sudah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Keuangan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk bergerak cepat melakukan mitigasi.

"Iya, saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Menurut Jokowi, peristiwa kebocoran data juga terjadi di beberapa negara lain. Menurutnya, kebocoran data bisa terjadi karena keteledoran hingga peretasan.

"Mungkin karena keteledoran password, bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga di terlalu banyak, di tempat-tempat yang berbeda-beda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," ujarnya.

Sebelumnya, dugaan kebocoran 6 juta data NPWP yang kemudian diperjualbelikan di Breach Forums diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto.

Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.

Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan, data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Informasi mengenai kebocoran data NPWP juga diunggah oleh perusahaan keamanan siber Falcon Feeds di platform X. Namun, dalam pernyataannya, mereka menyebut keaslian informasi itu belum terverifikasi.