Indonesia Resmi Jabat Presiden Dewan HAM PBB
JAKARTA, iNews.id - Indonesia terpilih menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, Kamis (8/1/2026). Dengan demikian, Indonesia mendapat kepercayaan untuk memimpin pembahasan agenda HAM global.
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 berlangsung saat Pertemuan Dewan HAM PBB, Kamis (8/1/2026) di Markas PBB, Jenewa, Swiss.
Sebelumnya Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026.
Proses penetapan tersebut merupakan hasil kerja diplomasi terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI. Selain itu, keberhasilan ini juga berkat koordinasi seluruh perwakilan RI di luar negeri. Kemlu juga secara aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai Perwakilan negara sahabat di Jakarta.
"Dalam kerangka koordinasi dimaksud, Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa menjalankan peran utama sebagai garda terdepan Indonesia di Dewan HAM PBB, dengan dukungan Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York serta kontribusi perwakilan RI lainnya," bunyi pernyataan Kemlu RI.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Sebelum menjabat sebagai Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto pernah mengemban berbagai posisi strategis, termasuk Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Dubes RI untuk India dan Bhutan.
Dalam kapasitas sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai programme of work tahunan Dewan HAM PBB serta isu-isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian bersama.
