Luhut: Delapan Lembaga Strategis Kini Terintegrasi dalam Ekosistem GovTech Berbasis AI
IDXChannel – Pemerintah terus mempercepat transformasi digital nasional melalui penguatan sistem pemerintahan berbasis teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi layanan publik di tengah proyeksi jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa pada tahun depan.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dgewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa integrasi data dari delapan kementerian dan lembaga strategis telah berhasil dilakukan.
Menurut dia, sejak 1 Juni 2026, untuk pertama kalinya data strategis dari delapan institusi pemerintah berhasil dikonsolidasikan dalam satu ekosistem digital yang ditopang teknologi AI.
DEN juga telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, sekitar 80 persen sistem Government Technology (GovTech) yang digunakan untuk mendukung digitalisasi program bantuan sosial (bansos) telah saling terhubung.
"Saya bilang kepada Presiden bahwa ini akan menciptakan pemerintahan berbasis digital dan AI, mungkin yang terbaik di dunia. China mungkin lebih advance, tetapi untuk negara berpenduduk 300 juta orang, belum ada yang mengalahkan kita," kata Luhut dalam forum Indonesia Ethical AI Summit KAGAMA, Rabu (17/6/2026).
Luhut menjelaskan, sejumlah platform digital pemerintah kini telah terhubung dalam satu ekosistem terpadu. Beberapa di antaranya yakni Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), Online Single Submission (OSS), Inaproc e-Katalog, Simbara-Coretax, serta INAku.
Integrasi tersebut diyakini mampu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan program-program strategis pemerintah, mengurangi potensi tumpang tindih anggaran, serta memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah juga berencana memanfaatkan data berbasis AI untuk mengubah pola penyaluran bantuan menjadi lebih produktif.
Dengan basis data yang terintegrasi, pemerintah dapat memetakan profil penerima manfaat secara lebih rinci untuk kemudian didorong menjadi pelaku usaha mandiri melalui dukungan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Misalnya untuk bansos, kalau on target nanti kita berikan subsidi tunai sekitar Rp5,4 juta. Tapi kalau kita berikan bansos terus-menerus, masyarakat akan malas. Jadi dengan data yang ada, penerima bansos bisa dikelompokkan menjadi UMKM baru, diberikan KUR, dan pada akhirnya naik kelas," ujar Luhut.
Lebih lanjut, integrasi data juga dinilai dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara. Dengan jumlah sekitar 64 juta unit, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai memiliki potensi besar untuk memperluas basis perpajakan nasional secara bertahap.
Data pelaku usaha tersebut nantinya akan terhubung dengan sistem pengawasan bendahara negara sehingga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pemungutan hak negara.
"Jadi kalau jumlah pembayar pajak ini bisa kita tingkatkan, penerimaan pajak otomatis akan baik. Itu terkoneksi ke National Single Window di Kementerian Keuangan sehingga nanti potensi pajak bisa turun kalau penerimaannya sudah meningkat," tuturnya.
(Shifa Nurhaliza Putri)
