SBY Minta PBB Hentikan Penugasan UNIFIL usai 3 Prajurit TNI Gugur

JAKARTA, iNews.id - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal ini United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) menghentikan penugasan di medan perang yang masih membara, seperti yang tengah terjadi di Lebanon.

Hal ini menyusul gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Lebanon beberapa yang lalu.

SBY menjelaskan, satuan pemeliharaan perdamaian PBB, seperti Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Lebanon saat ini tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan peacemaking. Peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran. 

"Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi “to enforce the peace”, dalam arti melaksanakan tugas yang “lebih keras” untuk sebuah “peacemaking”. Mereka bertugas di “blue line” atau di wilayah “blue zone”, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau “war zone”," ucap SBY dikutip melalui akun X resminya, Minggu (5/4/2026).

Kontingen Indonesia, kata SBY, hakikatnya bertugas di 'Blue Line' yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Lebanon. Namun saat ini, yang semula mereka berada di sekitar 'Blue Line' kini sudah berada di 'war zone', yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. 

Bahkan, SBY mendengar kabar jika pasukan Israel sudah maju 7 km dari 'Blue Line'. Keadaan ini, menurut dia, tentu sangat berbahaya bagi 'peacekeeper' karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung.

"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," katanya.

Oleh karena itu, SBY meminta Dewan Keamanan (DK) PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. Dia mengaku masih ingat ketika sebagai Menkopolkam RI, harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena ada insiden di Atambua yang menewaskan tiga orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu. 

"PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda," ucapnya.