Prabowo Turunkan Harga Pupuk Subsidi 20 Persen untuk Petani

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Kebijakan tersebut diambil di tengah lonjakan harga pupuk global imbas gangguan pasokan dunia.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan, kebijakan tersebut mencerminkan kemampuan Presiden Prabowo dalam membaca situasi global, khususnya terkait potensi krisis pupuk yang mulai menekan banyak negara.

“Presiden Prabowo sejak awal sudah melihat bahwa dunia menuju periode ketidakstabilan. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis, tetapi mengantisipasinya melalui kebijakan,” ucap Amran dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Kebijakan tersebut diputuskan pada momen krusial. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah menyebabkan penutupan Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia. 

Di saat yang sama, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Dampaknya, harga urea global melonjak lebih dari 40 persen hanya dalam hitungan minggu. 

Negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk pun menghadapi ancaman krisis produksi pangan. Penurunan harga sebesar 20 persen ini mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, termasuk urea, NPK, dan ZA.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah struktural yang menyasar aspek biaya, distribusi, dan ketersediaan pupuk. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya tanam petani pada musim 2026 di tengah tekanan harga global.

Di sisi distribusi, pemerintah memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden. Dengan langkah ini, alur penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia, hingga langsung ke petani.

Akses pupuk juga dipermudah melalui integrasi berbasis KTP serta perluasan jaringan kios hingga tingkat desa. Targetnya, seluruh kecamatan sentra pangan dapat terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026, sehingga pupuk tersedia tepat waktu dan mudah diakses.

Dari sisi ketahanan stok, pemerintah telah melakukan diversifikasi pasokan sejak 2025. Ketergantungan pada satu jalur impor dikurangi, sehingga dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor dari China dapat diminimalkan. Dengan demikian, pasokan pupuk untuk musim tanam 2026 tetap terjaga.

Kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Selain itu, akses pupuk diperluas bagi lebih dari 16 juta petani, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata dan memperkuat posisi tawar petani terhadap fluktuasi harga gabah.

Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap petani tidak berhenti pada penurunan harga pupuk. Melalui Instruksi Presiden, pemerintah juga menyederhanakan regulasi distribusi yang selama ini menghambat penyaluran, sehingga pupuk bersubsidi dapat sampai ke petani secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga.

Di sektor hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini menjamin petani tidak merugi setelah berproduksi, bahkan tetap memperoleh keuntungan di tengah tekanan harga global.

Dengan demikian, pemerintah hadir di dua sisi rantai produksi sekaligus: menekan biaya di hulu melalui subsidi dan deregulasi pupuk, serta menjaga pendapatan di hilir melalui jaminan harga gabah.