Dipimpin Rahmat Hidayat Djati, Komisi 1 DPRD Jawa Barat Siap Selesaikan Misi Penting
KARAWANG, iNewskarawang.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat periode 2024-2029 menghadapi tantangan besar di awal masa jabatannya.
Komisi I, yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan pelayanan publik, diproyeksikan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah dari periode sebelumnya.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, M.I.P., menegaskan bahwa beberapa isu krusial harus segera ditangani, termasuk peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan penting dalam pelayanan publik.
Menurutnya, Lembaga seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menjadi prioritas utama untuk dimaksimalkan demi mendorong perubahan positif di Jawa Barat.
“Kami ingin Jawa Barat yang lebih baik, dan itu harus dimulai dari pengelolaan yang optimal di tingkat kabupaten dan kota. Terutama dalam memaksimalkan fungsi DPMD dan BPSDM agar dampaknya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Rahmat.
Selain itu, Rahmat juga menyoroti masalah kepegawaian di OPD, terutama terkait kepastian status bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu. Menurutnya, banyak pegawai yang membutuhkan kejelasan terkait posisi mereka di pemerintahan.
"Tantangan lainnya adalah proyeksi penurunan pendapatan daerah pada 2025, imbas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah," katanya.
Untuk menghadapi hal ini, Rahmat menekankan pentingnya optimalisasi aset daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan inisiatif peningkatan pendapatan lainnya.
“Pemanfaatan aset provinsi secara optimal tidak hanya bisa menambah pendapatan, tapi juga menjaga legalitas dan keamanannya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rahmat menggarisbawahi pentingnya mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), yang dinilai dapat mendorong pembangunan di tingkat lokal. Ada sepuluh calon DOB yang telah dan akan diajukan oleh Pemprov Jabar, dan Rahmat berharap proses ini dapat berjalan lancar setelah moratorium dicabut.
“Kabupaten dan kota baru ini adalah bagian dari masa depan pembangunan Jawa Barat,” jelas Rahmat.
Di akhir pernyataannya, Rahmat berharap kerja sama yang solid antara DPRD dan mitra kerjanya, khususnya dalam persiapan penganggaran, agar setiap langkah yang diambil dapat saling mendukung dan memperkuat.
“Kami optimis dengan komunikasi yang baik, DPRD periode 2024-2029 bisa bekerja lebih efektif dalam mewujudkan visi Jawa Barat yang lebih maju,” pungkasnya.
