Bank Sentral Myanmar Bantah Laporan PBB Soal Transaksi Senjata
YANGOON - Bank sentral Myanmar membantah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa pemerintah militer negara itu masih dapat mengakses uang dan senjata untuk perang melawan pasukan anti-kudeta. Bank sentral menegaskan bahwa lembaga keuangan di bawah pengawasan bank mengikuti prosedur yang ditentukan.
“Bank Sentral Myanmar menyatakan keberatan keras kami terhadap laporan Pelapor Khusus PBB,” katanya dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di surat kabar junta pada Sabtu (29/6/2024), dikutip Reuters.
“Laporan PBB sangat merugikan kepentingan warga sipil Myanmar dan hubungan antara Myanmar dan negara lain,” terangnya.
Israel Berulang Kali Bentuk Pemerintahan Alternatif di Gaza tanpa Hamas, tapi Selalu Gagal
Pelapor hak asasi manusia Myanmar, Tom Andrews, melaporkan pada Rabu (26/6/2024) bahwa meskipun upaya internasional untuk mengisolasi junta tampaknya telah mengurangi kemampuannya untuk membeli peralatan militer, junta masih mengimpor senjata, teknologi penggunaan ganda, peralatan manufaktur, dan lainnya senilai USD253 juta. materi dalam 12 bulan hingga Maret.
Laporan tersebut mengatakan Myanmar mendapat bantuan dari bank internasional, termasuk bank dari negara tetangganya di Asia Tenggara, Thailand, untuk pembeliannya.
Menghadapi tantangan terbesarnya sejak kudeta pada tahun 2021 terhadap pemerintahan peraih Nobel Aung San Suu Kyi, militer Myanmar terjebak dalam berbagai konflik berintensitas rendah dan bergulat untuk menstabilkan perekonomian yang sedang runtuh.
Negara-negara Barat telah menerapkan berbagai sanksi keuangan terhadap militer, bank, dan bisnis terkait Myanmar.
Bank sentral mengatakan bank lokal dan internasional yang melakukan transaksi dengan Myanmar telah menjalani langkah uji tuntas yang komprehensif untuk semua hubungan bisnis dan transaksi.
