Fokus Kemandirian, Pemprov Jabar Latih PPKS Berdasarkan Minat dan Bakat
BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah inovatif dalam penanganan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan meluncurkan program berbasis minat dan bakat.
Hal itu disampaikan, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pilot Project di Apartemen Transit Rancaekek, Kabupaten Bandung, Senin (16/12/2024).
Herman menegaskan pentingnya pendekatan berkelanjutan agar penerima manfaat dapat mencapai kemandirian ekonomi.
Menurut Herman, program ini dirancang agar penerima manfaat mendapatkan pelatihan sesuai minat dan bakat mereka, baik untuk berwirausaha maupun bekerja di sektor formal.
Hal ini dinilai penting untuk memastikan program memberikan dampak jangka panjang.
“Pelatihan akan dilakukan sesuai dengan minat dan bakat penerima manfaat. Apakah mereka ingin berdagang, mengolah makanan, atau bekerja profesional seperti satpam atau karyawan pabrik. Tidak boleh dipaksakan, karena ini bukan untuk jangka pendek, melainkan untuk seumur hidup mereka,” ujar Herman.
Ia menegaskan, pelatihan yang tidak sesuai kompetensi dan keinginan berisiko berhenti di tengah jalan.
“Kalau tidak sesuai minatnya, kita khawatir program ini *moal manjang* (tidak bertahan lama),” tambahnya.
Selain fokus pada pemberdayaan ekonomi, Herman juga menekankan pentingnya memastikan anak-anak penerima manfaat segera bersekolah setelah relokasi.
Ia meminta dinas terkait untuk mempercepat proses administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan KIA agar anak-anak bisa mulai belajar paling lambat minggu depan.
“Anak-anak harus efektif bersekolah. Hal ini harus menjadi prioritas agar pendidikan tidak terganggu,” tegasnya.
Program ini dirancang dengan sistem pendampingan selama enam bulan hingga satu tahun. Selama periode tersebut, pemerintah akan memberikan pelatihan, akses modal usaha, fasilitas sosial seperti BPJS, serta bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).
“Dalam satu tahun, penerima manfaat harus naik kelas. Jika tidak ada perubahan signifikan, kita akan mencari skema lain, seperti masuk ke panti sosial,” jelas Herman.
Program ini juga mencakup bantuan kebutuhan sehari-hari sebesar Rp351.000 per orang per bulan.
Herman mengusulkan agar bantuan ini tidak dikurangi meskipun penerima manfaat mendapatkan program lain seperti PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Kita ingin memastikan warga memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik, bahkan bisa menyisihkan sebagian sebagai tabungan,” ungkapnya.
Dengan berbagai langkah ini, Herman optimistis program ini mampu memutus mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
“Target kita adalah memastikan warga tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang layak, tetapi juga mampu hidup mandiri secara ekonomi. Ini langkah konkret untuk memutus rantai kemiskinan,” tandasnya.
