Rusia Ancam Ambil Tindakan Militer Balasan Jika Greenland Dimiliterisasi NATO

Rusia mengancam akan mengambil “tindakan penanggulangan” militer jika negara-negara NATO meningkatkan jejak militernya di Greenland. Ancaman Moskow ini disampaikan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.

Beberapa negara NATO Eropa telah mengirimkan kontingen kecil pasukan ke Greenland dalam beberapa pekan terakhir setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berulang kali mengatakan dia ingin mencaplok pulau Arktik tersebut.

Baca Juga: NATO Tingkatkan Kehadiran Militer di Sekitar Greenland, Apa Misi Sebenarnya?

“Tentu saja, jika terjadi militerisasi di Greenland dan penciptaan kemampuan militer yang ditujukan ke Rusia, kami akan mengambil tindakan balasan yang memadai, termasuk tindakan teknis militer,” kata Lavrov dalam pidatonya di hadapan anggota Parlemen Rusia pada hari Rabu, sebagaimana dikutip dari AFP, Kamis (12/2/2026).

Greenland—rumah bagi sekitar 57.000 orang—telah menjadi wilayah otonomi Denmark selama beberapa dekade.

Trump bulan lalu membatalkan ancaman untuk merebut Greenland setelah mengatakan dia telah mencapai kerangka kesepakatan dengan Sekrataris Jenderal NATO Mark Rutte untuk memastikan pengaruh AS yang lebih besar.Dia sebelumnya telah memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat tidak merebut Greenland, Rusia atau China bisa melakukannya.

“AS, Denmark, dan Greenland harus menyelesaikan masalah ini sendiri,” kata Lavrov.

Lavrov menuduh Denmark memperlakukan warga Greenland sebagai “warga negara kelas dua".

Greenland mengatakan bahwa kedaulatan dan integritas adalah “garis merah” dalam setiap diskusi dengan Washington.

Eropa "Memerkosa" Rencana Perdamaian AS

Terkait upaya perdamaian Rusia-Ukraina, Lavrov mengatakan Eropa dan Kyiv telah “memerkosa” rencana perdamaian AS yang disampaikan kepada Moskow pada pertemuan presiden yang diadakan di Anchorage pada bulan Agustus.Dalam sebuah wawancara dengan proyek online Empatia Manuchi di Moskow, Lavrov mengeklaim bahwa inisiatif perdamaian “sama sekali tidak ada” di Eropa, sementara AS melakukan upaya tersebut melalui dokumen yang diedarkan dalam berbagai bentuk setelah pertemuan di Alaska.

“Semua versi berikutnya mencerminkan upaya (Presiden Ukraina) Volodymyr Zelensky dan, terutama, para pendukungnya di Inggris, Jerman, Prancis, dan negara-negara Baltik untuk ‘memperkosa’ inisiatif Amerika ini,” kata Lavrov.

Menteri tersebut menambahkan bahwa Rusia siap untuk berkompromi. “Beberapa pihak mendesak kami untuk menunjukkan kesiapan untuk berkompromi. Dengar, kompromi tidak bisa mencakup prinsip-prinsip dasar yang menjadi sandaran keberadaan suatu negara—apalagi ketika kehidupan jutaan orang berada dalam bahaya,” katanya.

Lavrov berpendapat bahwa tidak ada tekanan yang diterapkan terhadap Ukraina dan Zelensky tidak menunjukkan fleksibilitas.

Menurut Lavrov, dokumen AS yang diserahkan ke Rusia telah melalui beberapa putaran peninjauan, namun versi terbaru belum pernah dibagikan kepada Moskow, baik secara resmi maupun tidak resmi.Mengomentari jaminan keamanan bagi Ukraina, Lavrov mengatakan Kyiv tidak mencari jaminan bersama dengan Rusia, melainkan jaminan militer dari Barat terhadap Rusia.

Dia menggambarkan usulan jaminan ini—yang menurutnya akan otomatis memicu perang dengan Rusia jika terjadi insiden— sebagai hal yang sangat berbahaya, dengan alasan sifat “provokatif” dari pihak Ukraina.

“Insiden apa pun yang dianggap tidak dapat diterima akan menjadi pemicu perang semacam itu. Dan kapasitas Zelensky dan para badutnya untuk memprovokasi insiden semacam itu sungguh di luar pemahaman,” katanya.